Peternak Sapi Beralih Profesi

BOYOLALI—Menyusul merebaknya kembali antraks di Kecamatan Miri, Sragen, warga Boyolali enggan beternak sapi, dan beralih bercocok tanam palawija. Hal itu dilakukan petani di Kecamatan Andong, yang merupakan daerah tetangga dengan Kecamatan Miri, Sragen.
Kondisi tersebut terungkap dari hasil serap aspirasi anggota dewan di Dukuh Jaten, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Jumat (27/5). Dalam kesempatan itu warga mengungkapkan keengganannya beternak sapi. Selain trauma antraks juga karena harga ternak sapi saat ini terjun bebas. “Efeknya luar biasa, warga sudah tidak bisa lagi mengandalkan ternak sapi harganya saat ini sudah hancur,” ungkap Yazit (50), warga setempat.
Tak mau ambil risiko, warga terpaksa menjual ternak-ternak mereka. Sapi yang biasanya bisa tembus Rp 12,5 juta, paling hanya laku sekitar Rp 5 juta. Saat ini warga hanya bisa mengerjakan sawah dan ladang dengan menanam palawija.
Namun untuk bercocok tanam pun warga menemui kendala modal. Uang dari penjualan sapi, menurut Yulianto (40), Ketua Kelompok Tani Umbul Dukuh Ngrawan, Desa Pranggong, kebanyakan sudah habis untuk keperluan sehari-hari.
Sementara untuk bercocok tanam, warga membutuhkan bantuan bibit dan pengolahan lahan karena warga harus memulai dari nol. Warga berharap pemerintah lebih peduli mengingat imbas merebaknya antraks ternyata sangat dirasakan warga. “Setidaknya kami berharap bantuan bibit, baik jagung, kacang tanah, maupun bibit palawija yang lain,” terang dia.
Anggota DPRD dari Fraksi Nurani Partai Golkar, Suwardi mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan ditampungnya.
Ario Bhawono

Read More

Balita Tewas Tenggelam di Saluran Irigasi

BOYOLALI—Seorang bocah, Rizki Seprihatin (4), warga Dukuh Jentir, Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi tewas tenggelam di saluran air irigasi di dekat rumahnya, Jumat (27/5) sore.
Informasi yang diterima Joglosemar menyebutkan, korban diduga terpeleset saat hendak buang air, sehingga terjatuh ke kanal dan hanyut. Semula, korban pamit pada ibunya hendak buang air besar ke kanal tersebut.
Saat itu ibunya sedang memandikan adiknya yang masih bayi, sehingga tidak bisa menemani buang air. Korban kemudian pergi ke kanal yang berjarak sekitar 10 meter dari rumahnya.
Setengah jam berlangsung, ibu korban merasa cemas dan khawatir karena korban tak juga pulang dari kanal. Bahkan orangtua korban sempat berkeliling  mencari tapi tak ketemu. Mereka  juga menanyakan pada tetangga, namun tak juga membuahkan hasil.
Curiga anaknya terseret arus kanal, orangtua korban beserta sejumlah warga kemudian menelusuri saluran irigasi tersebut. Tak berapa lama kemudian, korban ditemukan. Namun sayang, saat ditemukan, kondisi korban sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari kanal tempat buang air.
Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Muspika dan Polsek Juwangi. Tak lama kemudian anggota Polsek Juwangi yang dipimpin Kapolsek AKP Nurul Huda  datang melakukan penyelidikan.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban diduga terpeleset saat buang air kemudian terjatuh ke kanal. Kesimpulan itu karena di lokasi kanal dipenuhi dengan lumut yang sangat licin.
Selain itu, dari keterangan dokter Puskesmas setempat, tidak ditemukan bekas-bekas penganiayaan pada tubuh korban. Sehingga jasad korban kemudian langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Ario Bhawono

Read More

Nilai Tanah Disejumlah Kecamatan Naik

BOYOLALI—Pemkab Boyolali berencana menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) sejumlah tanah di beberapa kecamatan. Kenaikan NJOP dipandang penting mengingat nilai tanah di beberapa wilayah saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
Rencana itu disampaikan Bupati Boyolali, Seno Samodro akhir pekan lalu. Bupati  mengatakan, kenaikan itu wajar mengingat beberapa daerah di Boyolali mengalami perkembangan pesat. Imbasnya, harga tanah di beberapa wilayah ikut naik. “Sudah wajar, kalau harga tanah di pasaran naik tentunya NJOP-nya juga menyesuaikan,” kata Seno.
Pengembangan kawasan permukiman khususnya perumahan, berkembang pesat di Kota Susu. Keberadaan developer (pengemban) perumahan, membuat harga tanah di lingkungan itu juga naik. Beberapa kecamatan yang menjadi pengembangan perumahan di antaranya Ngemplak, Boyolali Kota dan Mojosongo.
Terkait rencana ini, Seno mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), maupun dengan perhimpunan notaris  di Boyolali. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan rencananya untuk menaikkan NJOP beberapa wilayah, hasilnya menurut dia mendapat respons yang positif.
“Sudah saya bicarakan, baik dengan BPN maupun notaris-notaris bahwa NJOP beberapa daerah perlu dinaikkan, terutamanya di kawasan pengembangan perumahan,” jelas dia.
Selain kenaikan NJOP, Pemkab terus mengupayakan capaian pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) secara maksimal.  Termasuk menindak tegas oknum-oknum perangkat yang menyelewengkan dana PBB yang dikumpulkannya.
Selain itu, Bupati meminta agar para notaris tidak akal-akalan dalam jual beli tanah. Menurut Seno, beberapa notaris nakal, sering kali menyiasati sehingga tidak membayar PBB. Dicontohkan, misalnya dijual lahan dengan tunggakan PBB lima tahun, namun oleh notaris hanya dibayar PBB satu tahun kemudian langsung transaksi.
Akibatnya, ketika pembeli baru diminta membayar PBB tunggakan, jelas enggan membayar. Sebaliknya pemilik lama juga enggan bayar karena status tanah bukan lagi atas namanya. Kondisi itu menurut Bupati memberatkan pemerintah, mengingat salah satu komponen pembangunan didapat dari pajak dari masyarakat.
Ario Bhawono

Read More

Masih Gunakan Data Tahun 2007 Data Warga Miskin Kacau

BOYOLALI—Menyusul kacaunya data Kepala Keluarga (KK) miskin di Boyolali,  Komisi IV DPRD akhirnya memanggil sejumlah satuan kerja (Satker) guna mengusut kerancuan data tersebut, Sabtu (28/5).
Dalam kesempatan itu, Dewan meminta dengan tegas supaya Satker tidak saling lempar tanggung jawab. Satker yang dipanggil di antaranya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Bepermaskin), Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Komisi IV ternyata juga memanggil Asisten III Bidang Kesra Setda Boyolali, Syamsudin. “Data KK miskin yang ada sangat runyam dan tidak tepat sasaran. Karena itu kami panggil mereka untuk meminta penjelasan langsung, karena selama ini mereka saling lempar tanggung jawab,” ungkap Moh Basuni, Ketua Komisi IV.
Menurut dia, data KK miskin yang di antaranya digunakan untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) 2011 tidak akurat. Masih banyak warga mampu, PNS, bahkan anggota DPRD tetap dimasukkan ke dalam KK miskin. Sehingga validasi data KK miskin di Boyolali menjadi diragukan.
Data Ulang
Dari hasil klarifikasi tersebut menurut dia, ternyata data yang digunakan sebagai acuan data masyarakat prasejahtera atau miskin yakni dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007. Data tahun tersebut menyebutkan jumlah warga prasejahtera mencapai 328.890 jiwa.
Data tersebut kemudian dilakukan pendataan ulang tahun 2010 lalu. Pendataan dilakukan dengan merujuk surat keputusan bupati, dan dijadikan pedoman program masyarakat prasejahtera 2011. Namun ternyata hasilnya masih jauh dari angka valid.
Carut-marutnya data KK miskin itu menurut Basuni, dari klarifikasi dengan Satker-satker di atas, yang harus bertanggung jawab sebagai koordinasi pengolah data adalah Bappeda serta Bapermaskin. Terkait hal itu, Dewan menurut Basuni mendesak, setelah pertemuan tersebut Satker segera melakukan validitas data miskin itu.
“Tidak perlu lempar tanggung jawab, namun kami mengingatkan adanya data yang valid segera,” tegas dia.
Wakil Komisi IV, Agus Wiyono menambahkan, pihaknya meminta supaya eksekutif mendorong dan memantau pendataan ulang, dengan melibatkan petugas dari lingkup kecamatan hingga perangkat rukun tangga setempat, sehingga, data bisa diperoleh secara valid. Pihaknya menegaskan, jangan sampai pendataan KK miskin hanya dilakukan secara jarak jauh, karena hasilnya pasti tidak valid.
Ario Bhawono

Read More

Bocah 7 Tahun Kalap di Waduk

BOYOLALI—Muhammad Iqbal (7), warga Dukuh Pelang, Desa Bade, Kecamatan Klego, Boyolali tewas tenggelam di Waduk Bade saat bermain dengan temannya, Sabtu (28/5) sore.
Informasi yang dihimpun Joglosemar menyebutkan, sekitar pukul 15.30 WIB korban bermain di pinggir waduk bersama dua rekannya.  Diduga terlalu asyik bermain, korban tidak menyadari kalau mereka sudah terlalu ke tengah waduk.
Tiba-tiba saja korban terjebak genangan dan tenggelam karena tidak bisa berenang. Mengetahui kawannya tenggelam, kedua teman korban langsung berteriak meminta tolong warga maupun para pemancing. Namun sayang, jaraknya terlampau jauh sehingga korban keburu tenggelam.
Warga dan para pemancing memang berhasil menemukan korban di tengah genangan, namun sayang nyawanya tidak dapat tertolong.  Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Muspika setempat yang langsung datang ke lokasi guna penyelidikan.
Dari penyelidikan petugas Polsek Klego dan dokter Puskesmas setempat, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Jenazah korban kemudian diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Camat Klego, Sugito  dalam laporannya ke Pemkab mengatakan, korban adalah anak dari Pujiharno. Korban diduga tenggelam karena terjebak genangan dan tidak bisa berenang.  “Korban asyik bermain dan tak sadar sudah terlalu ke tengah, kemudian terjebak dan tenggelam karena tidak bisa berenang,” ujar Camat.
Ario Bhawono

Read More

Ganti Rugi Kedungombo Sisa Rp 644 Juta

BOYOLALI—Dana ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Waduk Kedungombo (WKO), hingga kini masih tersisa sekitar Rp 644 juta untuk 605 berkas. Dana tersebut dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri (PN) Boyolali.
Ketua PN, Agus Rusyianto mengatakan, total dana yang dititipkan mencapai Rp 2,579 miliar untuk 2.329 berkas kepemilikan. Saat ini, pihaknya sudah merealisasikan ganti rugi sekitar 1.724 berkas dengan nominal Rp 1,935 miliar sejak tahun 1988. “Saat ini yang belum diambil sekitar Rp 644 juta untuk 605 berkas kepemilikan,” terang dia, Senin (30/5).
Agus mengatakan, dana konsinyasi ganti rugi proyek WKO tersebut diterima PN dalam dua tahap, yakni tahun 1988 dan 1989. Dana tersebut dikonsinyasikan karena warga menolak direlokasi. Sehingga dana itu dititipkan di PN, dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh yang berhak.
Dia menjelaskan, dana konsinyasi tersebut nilainya tetap sama dengan saat dititipkan pertama kali diserahkan. Sehingga dana tersebut tidak berbunga atau bertambah jika diambil saat ini maupun di kemudian hari.
Sehingga pihaknya mengimbau supaya dana tersebut segera diambil, supaya nilai uangnya tidak semakin turun. Diakuinya, beberapa periode lalu terjadi penyimpangan dalam pengambilan uang konsinyasi tersebut. Akibatnya, ada sejumlah dana konsinyasi yang diambil oleh yang tidak berhak.
Diproses Hukum
Penyimpangan itu dilakukan di antaranya oleh oknum kepala desa. Pihak PN tidak bisa berbuat apa-apa mengingat semua syarat pengambilan terpenuhi. Namun kemudian terungkap kasus tersebut, dan sejumlah oknum juga sudah diproses secara hukum.
Terkait dana konsinyasi yang hingga saat ini masih ada di PN, Agus mengatakan siapa pun yang berhak, termasuk ahli warisnya (jika yang bersangkutan sudah meninggal), bisa mengambil dana itu selama bisa menunjukkan bukti kepemilikan.
Selain mendapat ganti rugi uang, warga WKO yang tergusur juga mendapat ganti rugi tanah seluas 1:1. Namun ganti rugi tanah tersebut menurut Agus diurusi oleh pengelola proyek WKO.
Sementara itu menurut Jaswadi, tokoh masyarakat WKO, dulu mayoritas warga menolak digusur sehingga menolak ganti rugi. Ratusan warga kemudian menempati kawasan sabuk hijau maupun areal genangan waduk.  Saat itu ganti rugi tanah yang ditetapkan  pemerintah sebesar Rp 400 per meter persegi untuk tanah sawah dan tegalan,  serta Rp 800 meter persegi untuk tanah pekarangan milik warga.
“Sebagian warga saat ini mau menempati tanah relokasi,” imbuh dia.
Ario Bhawono

Read More

Ulat Bulu Identik Temuan di DIY

KLATEN—Ulat bulu yang menyerang tanaman jambu monyet dan kedondong di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo ternyata sama jenisnya dengan yang menyerang pohon jambu monyet di Kabupaten Gunungkidul, DIY. Bahkan serangan di Klaten meluas ditemukan di Kecamatan Cawas.
Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Dinas Pertanian, Sunarno mengatakan temuan di Desa Sukorini sudah dilaporkan ke Dinas Pertanian dan sampelnya sudah dicermati. ''Jenisnya memang identik dengan di Gunungkidul dan daerah lain,'' jelasnya, Senin (30/5).
Menurutnya, jenis ulat bulu yang menyerang jambu monyet di berbagai daerah hampir sama bentuknya. Hanya saja ketebalan bulu kadang berbeda tergantung umur ulat tersebut. Dari kasus di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, ulat sebagian sudah jadi kepompong sehingga tidak perlu dikhawatirkan.
Meski demikian, jika sudah ke rumah warga bisa mengambilnya. Antisipasi bisa dilakukan dengan menyemprotkan insektisida untuk sementara waktu. Selain di Manisrenggo, temuan ulat serupa dilaporkan ada di Desa Kedungampel, Kecamatan Cawas. 
Warga diminta tidak terlalu panik menanggapi sebab kemunculan ulat bulu saat pergantian musim di pohon jambu monyet dan kedondong sudah merupakan fenomena setiap tahun. Dinas saat ini terus memantau dari laporan dari dua wilayah tersebut.
Serangan ulat bulu, menurut Kadus II Desa Sukorini, Sukijan sudah dilaporkan ke petugas melalui kecamatan. Namun sampai kemarin belum ada tindakan dari Pemkab.
William Adiputra JT

Read More