Wednesday, May 25, 2011

Penggratisan Izin Perlu Kontrol Ketat

BOYOLALI—Rencana Bupati Boyolali untuk menggratiskan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Usaha Jasa Konstruksi (SUJK) serta restitusi pajak bagi investor menuai dukungan.
Wakil Ketua DPRD Boyolali, Sujadi  menyatakan, rencana penggratisan perizinan tersebut akan menarik minat pengusaha untuk berinvestasi di Boyolali. Namun menurut dia, kebijakan itu selain melibatkan legislatif, juga harus disertai terpadunya program kegiatan di masing-masing satuan kerja (Satker). “Sehingga bisa mendukung pengembangan investasi,” ungkap Sujadi, Selasa (24/5).
Artinya, program kerja di Satker yang tidak mendukung visi tersebut mestinya dicoret. Sehingga alokasi anggaran bisa dialihkan pada kegiatan yang bisa menunjang visi Boyolali proinvestasi.
Mengenai pembangunan infrastruktur misalnya, mestinya ada keterpaduan kegiatan dari masing-masing Satker yang membidangi. Terkait itu, jajaran eksekutif juga diminta membuat draf kegiatan yang memiliki arah pengembangan investasi.
Sementara jajaran legislatif akan mencermati draf ajuan eksekutif pada APBD Perubahan mendatang. Sujadi menyatakan tidak segan mencoret kegiatan yang tidak efektif atau tidak mendukung visi tersebut.
Di sisi lain, Sujadi juga menyoroti masih lambannya proses pengurusan izin. Saat ini menurut dia pengurusan izin bahkan bisa sampai satu bulan. Padahal Bupati sudah menegaskan, maksimal perizinan bisa selesai seminggu.
“Harusnya bisa lebih cepat, di sisi lain bupati beserta jajarannya juga melakukan kontrol  dan pengawasan, sehingga pengurusan izin bisa lebih mudah dan cepat,” imbuh dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati menyatakan Pemkab Boyolali sudah siap menghapuskan sejumlah Perda terkait sejumlah perizinan. Selain menggratiskan perizinan TDP, SIUP dan SUJK, pengusaha juga akan memberikan restitusi pajak.  Ario Bhawono

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More