Pelihara Parkir on Street, Pemprov DKI Rugi Rp 800 M/Tahun

Jakarta - Selain mengganggu arus lalu lintas, parkir on street (parkir pinggir jalan) mengakibatkan kerugian bagi Pemprov DKI Jakarta hingga Rp 800 miliar per tahun. Parkir di gedung perkantoran harus digalakkan.

"Angka kerugian yang dialami DKI Jakarta mencapai Rp 800 miliar per tahun akibat masih memberlakukan parkir on street. Ini kerugian yang cukup besar bukan hanya bagi pemerintah, tetapi masyarakat juga," kata pakar transportasi, Ofyar Z Tamin.

Hal ini disampaikan Ofyar di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2011).

Guru besar dari ITB ini menyatakan data tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukannya baru-baru ini. Namun, ia tidak menjelaskan rinci penelitian dan kapan waktu penelitian itu dibuat.

Menurut Ofyar, kondisi infrastruktur Jakarta sebenarnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Bandung. Bandung dinilai gagal menata sarana infrasktruktur sehingga kemacetan Jakarta pun seolah menular ke Kota Kembang itu.

"Seperti pengalaman Bandung, akibat parkir on street dipelihara hampir setengah luas jalan digunakan untuk parkir," kata Ofyar.

Ia berpendapat pemerintah sebaiknya mengesampingkan pola pikir akan merugi apabila tidak memelihara parkir on street itu. Sebab, kata Ofyar, penghapusan parkir on street justru mendatangkan keuntungan.

"Jangan hanya memikirkan PAD-nya," ujarnya.

Alternatif menghilangkan parkir on street adalah menyediakan parkir off street pada gedung perkantoran. Beberapa negara terbukti dapat mengurangi tingkat kemacetan dengan menerapkan parkir off street.

"Mengacu kepada negara maju yang tingkat kepadatan lalu lintas cukup tinggi, setiap pembangunan gedung-gedung baru atau penambahan lantai pada gedung harus sekaligus menambah area parkir," papar Ofyar.

Selain itu, lanjut dia, membangun parkir off street akan lebih ekonomis. Pemprov DKI Jakarta bisa menghemat hingga Rp 205 miliar per tahun.

"Jika dihitung secara matematis, membangun gedung parkir jauh
lebih ekonomis dibanding tidak membangun sama sekali. Perhitungannya, dengan membangun gedung parkir terdapat penghematan sekitar Rp 205 miliar per tahun," kata Ofyar.

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar. Menurut dia, parkir on street sebagai penyebab kemacetan harus segera dihapus.

"Kalau pendapat saya, on street hanya memicu kemacetan. Lebih baik dihapus saja," kata Iskandar.

Pemprov DKI Jakarta harus terus membenahi angkutan massal, membangun JPO (Jembatan Penyebranagn Orang), sebagai alternatif lain mengurangi kemacetan di Ibukota. "Selain membangun angkutan massal, bangun jalur sepeda serta perbanyak jembatan penyeberangan orang. Ini akan cukup efektif mengurai kemacetan," papar dia.

Posted in: news