Monday, May 30, 2011

Masih Gunakan Data Tahun 2007 Data Warga Miskin Kacau

BOYOLALI—Menyusul kacaunya data Kepala Keluarga (KK) miskin di Boyolali,  Komisi IV DPRD akhirnya memanggil sejumlah satuan kerja (Satker) guna mengusut kerancuan data tersebut, Sabtu (28/5).
Dalam kesempatan itu, Dewan meminta dengan tegas supaya Satker tidak saling lempar tanggung jawab. Satker yang dipanggil di antaranya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Bepermaskin), Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Komisi IV ternyata juga memanggil Asisten III Bidang Kesra Setda Boyolali, Syamsudin. “Data KK miskin yang ada sangat runyam dan tidak tepat sasaran. Karena itu kami panggil mereka untuk meminta penjelasan langsung, karena selama ini mereka saling lempar tanggung jawab,” ungkap Moh Basuni, Ketua Komisi IV.
Menurut dia, data KK miskin yang di antaranya digunakan untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) 2011 tidak akurat. Masih banyak warga mampu, PNS, bahkan anggota DPRD tetap dimasukkan ke dalam KK miskin. Sehingga validasi data KK miskin di Boyolali menjadi diragukan.
Data Ulang
Dari hasil klarifikasi tersebut menurut dia, ternyata data yang digunakan sebagai acuan data masyarakat prasejahtera atau miskin yakni dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007. Data tahun tersebut menyebutkan jumlah warga prasejahtera mencapai 328.890 jiwa.
Data tersebut kemudian dilakukan pendataan ulang tahun 2010 lalu. Pendataan dilakukan dengan merujuk surat keputusan bupati, dan dijadikan pedoman program masyarakat prasejahtera 2011. Namun ternyata hasilnya masih jauh dari angka valid.
Carut-marutnya data KK miskin itu menurut Basuni, dari klarifikasi dengan Satker-satker di atas, yang harus bertanggung jawab sebagai koordinasi pengolah data adalah Bappeda serta Bapermaskin. Terkait hal itu, Dewan menurut Basuni mendesak, setelah pertemuan tersebut Satker segera melakukan validitas data miskin itu.
“Tidak perlu lempar tanggung jawab, namun kami mengingatkan adanya data yang valid segera,” tegas dia.
Wakil Komisi IV, Agus Wiyono menambahkan, pihaknya meminta supaya eksekutif mendorong dan memantau pendataan ulang, dengan melibatkan petugas dari lingkup kecamatan hingga perangkat rukun tangga setempat, sehingga, data bisa diperoleh secara valid. Pihaknya menegaskan, jangan sampai pendataan KK miskin hanya dilakukan secara jarak jauh, karena hasilnya pasti tidak valid.
Ario Bhawono

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More