This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Monday, May 30, 2011

Stok Obat-obatan Habis

KARANGANYAR—Dinas pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar mulai kebingungan menyusul habisnya stok obat-obatan bagi petani di wilayahnya. Kondisi ini memaksa Pemkab Karanganyar meminta tambahan obat-obatan ke pemerintah provinsi.
“Kami sudah ajukan bantuan obat-obatan ke pemerintah provinsi, dan Jumat (27/5) kemarin, Insya Allah bantuan sudah datang,” terang Kepala Distanbunhut Siti Maesyaroch saat dihubungi wartawan, Jumat (27/5) siang. Siti menambahkan, selama ini stok obat-obatan yang ada sudah habis. Sehingga pihaknya, harus mengajukan tambahan obat-obatan lagi ke pemerintah provinsi.
Meski belum tahu berapa jumlah bantuan yang diterima, tetapi Siti meyakinkan, bantuan obat-obatan mencukupi untuk seluruh petani di Karanganyar.  Pasalnya, serangan wereng hanya terjadi di beberapa lokasi saja dan tidak menyeluruh. “Yang jelas mencukupi, karena yang terserang wereng itu hanya berapa persen saja,” terangnya.
Menurutnya tidak hanya Distanbunhut saja yang mengajukan permintaan bantuan obat-obatan, tetapi Bupati Karanganyar Rina Iriani beserta kalangan DPRD juga siap mengajukan permintaan bantuan obat-obatan ke Pemerintah Pusat. Rencananya bantuan akan diberikan kepada petani yang mengajukan permintaan bantuan. Untuk itu Siti meminta perangkat desa seperti Lurah maupun Camat setempat, agar mengajukan permintaan bantuan jika mengetahui wilayahnya diserang wereng.
“Bantuan ini cukup, tapi mungkin petani di desa tidak mengetahui di mana dan bagaimana caranya mendapatkan bantuan obat-obatan itu,” kata Siti.
Berapa pun besar bantuan, menurutnya tetap harus ada stok obat-obatan, karena serangan wereng merupakan bencana yang datangnya tidak dapat diprediksi. “Kalau ini tidak cukup, nanti kami mengajukan lagi ke pemerintah Pusat, atau menunggu anggaran perubahan,” tutur Kepala Distanbunhut.
Sementara itu, guna memutus mata rantai wereng, rencananya Distanbunhut akan melakukan gerakan menanam jagung massal di Jantiharjo. Dengan pemberian bantuan bibit jagung dari Cadangan Benih Nasional (CBN).  “Minggu depan akan dilakukan gerakan menanam jagung massal yang dipimpin langsung oleh Bupati,” tutup Siti.
Ari Purnomo

Petani Terancam Tidak Bisa Bayar PBB

KARANGANYAR—Meluasnya serangan wereng di Kabupaten Karanganyar membuat petani terancam tidak bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Saat ini para petani tengah menunggu bantuan dari pemerintah, baik untuk obat-obatan maupun bibit jagung yang rencananya akan dibagikan awal minggu depan.
“Tidak hanya ancaman gagal panen saja, bahkan tidak tahu apakah petani bisa bayar PBB atau tidak,” ungkap Lurah Jantiharjo Heri Santoso saat mengadakan pertemuan dengan PPL dan Kepala BP4K, Kamis (26/5) kemarin. Karena, sebagian besar petani di wilayah tersebut sangat menggantungkan hasil panen untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Dan jika, melihat kondisi ini tidak menutup kemungkinan petani tidak bisa lagi bayar PBB. Tidak hanya Heri yang mengatakan hal itu, tetapi para petani juga mengaku pesimis dapat melunasi PBB tahun ini. “Kondisi seperti ini, tetap saja disuruh untuk bayar PBB,” keluh salah satu petani.  Rencananya, Minggu depan para petani akan diberikan bantuan bibit jagung sebagai pengganti tanaman padi. Langkah ini adalah untuk memutus siklus wereng.
Ari Purnomo

Kaca Rumah Warga Jenawi Diduga Ditembak

KARANGANYAR—Dua lubang yang diduga terjangan peluru memecahkan kaca rumah milik Sunaryati (55), warga Dukuh Menjing RT 2 RW II, Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kamis (26/5) dini hari. Hingga kini Kepolisian Karanganyar masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti.
Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) petugas juga menemukan serpihan tembaga. Meski begitu, Kapolres Karanganyar AKBP Edi Suroso mengaku, belum bisa memastikan penyebab dua lubang di kaca rumah Sunaryati tersebut. ‘’Kami masih belum bisa memastikan apakah lubang yang ada di jendela itu benar akibat terjangan peluru atau sekedar lemparan benda tumpul,” katanya kepada wartawan, Jumat (27/5).
Tetapi yang pasti, sambungnya, lubang yang disebabkan oleh peluru berbeda dengan lubang yang disebabkan benda tumpul lainnya. “Jika dilihat dari bentuk pecahan kacanya, ini tidak disebabkan oleh terjangan peluru. Karena jika diterjang peluru, pecahannya lain,” tambahnya. Edi membantah jika kejadian ini ada indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Sunaryati.
Pernyataan Kapolres ini dikuatkan oleh keterangan Kapolsek Jenawi AKP Suryanto yang mengatakan jika saat kejadian, korban tengah berada di rumah sendirian. “Dari keterangan saksi, malam itu Kamis (26/5) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, saksi mendengar ada suara letusan, meski sempat terbangun tetapi korban tidur lagi,” kata Kapolsek, Jumat (27/5).
Kemudian saat pagi hari, sekitar pukul 06.00 WIB, sambungnya, korban mendapati ada pecahan kaca di lantai ruang tamu. Guna mengungkap kasus ini, Polres Karanganyar menerjunkan tim identifikasi. Selain itu, juga meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk korban, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti.
Sementara itu, pantauan Joglosemar dari lokasi kejadian, Jumat (27/5) terlihat ada dua lubang antara lain satu di kaca jendela depan rumah dan rumah bagian belakang. Tetapi suasana di sekitar lokasi mulai sepi.
Salah seorang tetangga korban yang enggan disebutkan namanya, mengaku sempat melihat anak Sunaryati, Evi terlibat cekcok dengan suaminya. “Iya sempat cekcok, suami saya diminta untuk membantu menenangkan pasangan itu,” ungkap warga itu.
Ari Purnomo

Pejabat Karanganyar Ngluruk Kalimantan Selatan

KARANGANYAR—Berdalih untuk meningkatkan pelayanan publik, sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar ramai-ramai studi banding ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (26/5) sore. Selain Bupati Rina Iriani, sejumlah pejabat yang dilibatkan antara lain dari bagian Hukum, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut), Dishubkominfo, Inspektorat, BPPT serta sejumlah anggota dewan.
“Ini dalam rangka untuk studi banding ke badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT), karena di Banjar BPPT sudah mendapatkan ISO,” ungkap Bupati Karanganyar Rina Iriani saat dihubungi wartawan, Jumat (27/5). Dengan kunjungan ini diharapkan, Pemkab Karanganyar dapat menirunya bahkan mengungguli dalam pelayanan publik.
Bahkan setelah mengetahui kondisi BPPT di Kabupaten Banjar, Bupati menargetkan tahun ini Pemkab dapat mendapatkan Iso. Terlebih lagi, pihaknya juga mendapatkan dukungan dari kalangan DPRD. “Dulu saya berpikir, untuk mendapatkan ISO itu membutuhkan biaya yang besar, tetapi setelah mengetahui ini ternyata hanya butuh dana sekitar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta,” kata Rina.
Disinggung mengenai dampak kunjungan ini terhadap pelayanan publik di Karanganyar, menurut Rina tidak akan mempengaruhi pelayanan publik. “Kunjungan ini tidak mempengaruhi kinerja pelayanan publik, karena kita mengambil dua hari pendek yakni Jumat dan Sabtu,” tandasnya.
Dalam kunjungannya ini Bupati juga mengajak Pimpinan Dewan, seperti Wakil DPRD Juliyatmono, Wakil DPRD Tri Haryadi, Ketua Komisi I Moelyono dan Ketua Komisi II Loso, serta sejumlah Kepala Dinas di lingkup Pemkab Karanganyar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan kehutanan (Distanbunhut) yang turut serta, mengaku kunjungan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Karanganyar. “Ini untuk meningkatkan kualitas, semua Kepala Dinas yang terkait pelayanan publik ikut studi banding,” ucapnya saat dihubungi wartawan, Jumat (27/5).
Ari Purnomo

Hama Wereng Makin Mengganas

KARANGANYAR—Komisi II DPRD Karanganyar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar membentuk tim penanggulangan bencana pertanian. Langkah ini menyusul, semakin meluasnya serangan wereng di Bumi Intanpari itu.
Selaku Ketua Komisi II Abdul Saleh Purwanto mengatakan, dampak serangan wereng ini perlu dibahas bersama. Terlebih lagi serangan wereng yang semakin parah mengancam kondisi pangan di Karanganyar. “Jangan sampai kondisi ini (serangan wereng-red) membuat stok pangan menjadi terganggu. Pemkab harus lebih serius mengatasi permasalahan ini salah satunya dengan membentuk tim penanggulangan bencana pertanian,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Abdul Saleh menambahkan, penanggulangan bencana tidak hanya mengatasi permasalahan serangan wereng saja. Melainkan juga dampak perekonomian petani pascaserangan wereng ini. Karena tidak menutup kemungkinan, selama menangani serangan wereng petani banyak meminjam uang.
Sementara itu, untuk mengatasi serangan wereng Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Siti Maesyaroch berencana melakukan penanaman palawija. “Minggu ini akan dilakukan penanaman jagung, serta pemberian bantuan bibit jagung dari cadangan benih Nasional (CBN) kepada para petani,” terang Siti.
Ari Purnomo
 

Ancaman NII Masih Diwaspadai

KARANGANYAR—Ancaman gerakan radikal Negera Islam Indonesia (NII) masih perlu diperhitungkan. Diakui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karanganyar Juhdi Amin, perekrutan anggota baru gerakan ini sangat terbuka dan mayoritas terjadi di kalangan remaja.
“Kemungkinan untuk perekrutan anggota itu sangat terbuka sekali, dan mayoritas terjadi di kalangan para remaja,” ungkapnya di sela-sela acara pembinaan penyuluh agama Islam non-PNS, Sabtu (28/5) lalu. Menurut Juhdi, kondisi ini disebabkan karena negara juga masih dalam masa transisi.
Meski hingga saat ini pihaknya belum mendapati gelagat dari gerakan anggota Islam radikal itu. Tetapi Juhdi tetap mewaspadai kemunculannya di Karanganyar. “Dari informasi para penyuluh keagamaan di lapangan, hingga saat ini NII belum terlihat ada di Karanganyar,” ungkapnya.
Dalam kesempatan pembinaan penyuluh keagamaan non PNS, Sabtu (28/5) kemarin, Juhdi menegaskan kepada para penyuluh agar semakin gencar dalam memberikan penyuluhan. Terlebih lagi dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan para warga.
Selain mewaspadai munculnya gerakan Islam radikal, pihaknya juga mewaspadai munculnya aliran kepercayaan yang dianggap melenceng. “Selama ini tidak ada penganut aliran kepercayaan melakukan ritual yang menyalahi aturan,” ungkapnya. Menurut Juhdi, meski anggota aliran kepercayaan tidak banyak, tetapi aliran itu dapat berkembang. 
  Ari Purnomo

Polres Bekuk 2 Pemakai Sabu

KARANGANYAR—Jajaran Satnarkoba Polres Karanganyar kembali membekuk dua pengguna sabu, Riyanto alias Suro (43) dan Waluyo Agung Yuliyanto alias Walotok (27), Senin (30/5). Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita tutup botol beserta sedotan sebagai alat yang digunakan tersangka.
Sebelum ditangkap, keduanya baru saja selesai menikmati sabu-sabu di rumah Riyanto yang berprofesi sebagai sopir truk, di Perumahan Josroyo Indah Blok D RT 1 RW XVI, Jaten, Karanganyar. Setelah melakukan pengintaian, akhirnya petugas berhasil membekuk keduanya. “Saat ditangkap, mereka baru saja selesai menggunakan sabu-sabu dan sedang tiduran di rumah Riyanto,” ungkap Kasat Narkoba AKP Sutikno mewakili Kapolres Karanganyar AKBP Edi Suroso, Senin (30/5), kemarin.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya pun harus mendekam di sel tahanan Mapolres Karanganyar. Saat diperiksa oleh penyidik, Riyanto mengaku terpaksa menggunakan sabu-sabu itu untuk mendukung profesinya sebagai seorang driver lintas wilayah. Pasalnya, kalau tidak menggunakan ia sering kelelahan dan ujung-ujungnya ngantuk.
“Saya tidak kecanduan, tapi hanya untuk doping saja, soalnya kalau tidak menggunakan sabu, biasanya ngantuk,” ungkap Riyanto di depan penyidik Polres, Senin (30/5).
Saat ditanya, siapa penjualnya Riyanto mengaku tidak tahu. Ia beralasan, tidak hanya terpatok pada satu penjual saja, melainkan juga menggunakan sabu saat berada di luar kota seperti Jakarta.
“Saya tidak tahu siapa yang menjualnya, saat di Jakarta, saya juga menggunakan sabu,” tambahnya. Saat ini Jajaran Satnarkoba Polres Karanganyar terus mengembangkan kasus ini. Akibat perbuatannya kedua terdakwa bakal dijerat dengan pasal 112 (1), sub pasal 127 (1) huruf A Undang-Undang RI nomor 35/2009 tentang narkotika.
Ari Purnomo

Persinas Gelar Kejurnas Pencak Silat

KARANGANYAR—Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) Ampuh, Sehat, Aman dan Damai (ASAD) Kabupaten Karanganyar mengadakan Kejuaraan pencak silat, Minggu (29/5). Dalam Kejuaraan Pencak Silat tingkat SD, SMP dan SMA yang digelar di Gedung Olahraga KPRI Cangakan dimenangi oleh perwakilan dari Mojogedang.
Kejuaraan Pencak Silat antara lain dihadiri oleh Ketua IPSI Kabupaten Karanganyar Tegas Sudibyo, Ketua Koni Karanganyar Jatmiko, serta anggota DPRD Bidang Kesejahteraan dan Pendidikan Rohmad Abdullah. “ Dengan kejuaraan ini, mari kita galang kerukunan, keharmonisan serta sportivitas dalam pertandingan menuju ampuh, sehat, aman dan damai,” ungkap Jatmiko kemarin. Jatmiko menambahkan, kejuaraan Tingkat Cabang Persinas ASAD ini digelar dengan tujuan sebagai penjaringan atlet berbakat . Di samping meningkatkan prestasi atlet dan pembinaan mental tanding. Dalam kejuaraan kemarin sedikitnya ada 107 peserta dari berbagai ranting se-Karanganyar. Dan keluar sebagai juara pertama yakni perwakilan dari Mojogedang, sedangkan juara umum II disabet oleh ranting dari Tasikmadu, disusul juara umum III dari Karanganyar.
Ari Purnomo

Hukuman Tony Dikurangi

KARANGANYAR—Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jateng mengabulkan banding yang diajukan oleh terpidana kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) Tony Iwan Haryono, dan meringankan hukumannya menjadi empat tahun serta denda sebesar Rp 200 juta, subsider dua bulan penjara. Dengan putusan ini, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Meski PT Jateng juga menyatakan Tony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, tetapi lemahnya sistem pengawasan proyek GLA menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman suami Bupati Karanganyar Rina Iriani itu. Putusan banding bernomor 112/Pid.sus/2011/PT Smg diterima Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar Jumat (27/5) kemarin.
Dalam putusan itu, meski PT Jateng meringankan hukuman Tony dari hukuman sebelumnya yang dijatuhkan oleh PN Karanganyar selama lima tahun 10 bulan, menjadi empat tahun. Tetapi PT Semarang tetap meminta Tony agar mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 3, 24 miliar. “Putusan sudah kami terima Jumat (27/5) kemarin, dan JPU langsung menerima salinannya. Sementara dari pihak terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baru menerima hari ini (kemarin-red),” terang Panitera Muda Pidana PN Karanganyar Restu Widodo, Jumat (27/5).
Kasasi
PT Jateng sendiri menilai, jika Tony bukanlah menjadi satu-satunya pihak yang bersalah dalam penyaluran subsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan merugikan keuangan Negara lebih dari Rp 20 miliar. Melainkan, juga karena lemahnya sistem pengawasan, dengan tidak melakukan pembukuan secara konkret sebagai langkah awal pencegahan kasus ini.
Usai menerima salinan putusan setebal 118 halaman itu, JPU yang menangani kasus ini yakni Bambang Tedjo Manikmoyo langsung mengajukan kasasi. “Usai menerima salinan putusan banding dari PT Semarang, JPU langsung secara resmi mengajukan kasasi,” tambah Restu kemarin.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar membenarkan kasasi tersebut. “Iya benar mengajukan kasasi,” singkat Purwani saat dihubungi wartawan, Senin (30/5).
Tidak hanya JPU yang mengajukan kasasi, tetapi dari kubu Tony melalui penasihat hukumnya Rachel Pertiwi juga akan mengajukan kasasi. Rachel yakin jika kasus yang membelit kliennya tersebut murni perdata. “Kasus ini seharusnya masuk ranah hukum perdata, sehingga kliennya saya harus bebas. Nanti saya akan ajukan kasasi dan berharap pak Tony bisa bebas,” jelas Rachel.
Dengan putusan banding ini, membuat hukuman Tony menjadi sebanding dengan terpidana lain yakni ketua KSU Sejahtera Handoko Mulyono yang dihukum empat tahun dengan denda sebesar Rp 100 juta, karena terbukti merugikan negara Rp 370 juta.
Ari Purnomo

Peternak Sapi Beralih Profesi

BOYOLALI—Menyusul merebaknya kembali antraks di Kecamatan Miri, Sragen, warga Boyolali enggan beternak sapi, dan beralih bercocok tanam palawija. Hal itu dilakukan petani di Kecamatan Andong, yang merupakan daerah tetangga dengan Kecamatan Miri, Sragen.
Kondisi tersebut terungkap dari hasil serap aspirasi anggota dewan di Dukuh Jaten, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Jumat (27/5). Dalam kesempatan itu warga mengungkapkan keengganannya beternak sapi. Selain trauma antraks juga karena harga ternak sapi saat ini terjun bebas. “Efeknya luar biasa, warga sudah tidak bisa lagi mengandalkan ternak sapi harganya saat ini sudah hancur,” ungkap Yazit (50), warga setempat.
Tak mau ambil risiko, warga terpaksa menjual ternak-ternak mereka. Sapi yang biasanya bisa tembus Rp 12,5 juta, paling hanya laku sekitar Rp 5 juta. Saat ini warga hanya bisa mengerjakan sawah dan ladang dengan menanam palawija.
Namun untuk bercocok tanam pun warga menemui kendala modal. Uang dari penjualan sapi, menurut Yulianto (40), Ketua Kelompok Tani Umbul Dukuh Ngrawan, Desa Pranggong, kebanyakan sudah habis untuk keperluan sehari-hari.
Sementara untuk bercocok tanam, warga membutuhkan bantuan bibit dan pengolahan lahan karena warga harus memulai dari nol. Warga berharap pemerintah lebih peduli mengingat imbas merebaknya antraks ternyata sangat dirasakan warga. “Setidaknya kami berharap bantuan bibit, baik jagung, kacang tanah, maupun bibit palawija yang lain,” terang dia.
Anggota DPRD dari Fraksi Nurani Partai Golkar, Suwardi mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan ditampungnya.
Ario Bhawono

Balita Tewas Tenggelam di Saluran Irigasi

BOYOLALI—Seorang bocah, Rizki Seprihatin (4), warga Dukuh Jentir, Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi tewas tenggelam di saluran air irigasi di dekat rumahnya, Jumat (27/5) sore.
Informasi yang diterima Joglosemar menyebutkan, korban diduga terpeleset saat hendak buang air, sehingga terjatuh ke kanal dan hanyut. Semula, korban pamit pada ibunya hendak buang air besar ke kanal tersebut.
Saat itu ibunya sedang memandikan adiknya yang masih bayi, sehingga tidak bisa menemani buang air. Korban kemudian pergi ke kanal yang berjarak sekitar 10 meter dari rumahnya.
Setengah jam berlangsung, ibu korban merasa cemas dan khawatir karena korban tak juga pulang dari kanal. Bahkan orangtua korban sempat berkeliling  mencari tapi tak ketemu. Mereka  juga menanyakan pada tetangga, namun tak juga membuahkan hasil.
Curiga anaknya terseret arus kanal, orangtua korban beserta sejumlah warga kemudian menelusuri saluran irigasi tersebut. Tak berapa lama kemudian, korban ditemukan. Namun sayang, saat ditemukan, kondisi korban sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari kanal tempat buang air.
Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Muspika dan Polsek Juwangi. Tak lama kemudian anggota Polsek Juwangi yang dipimpin Kapolsek AKP Nurul Huda  datang melakukan penyelidikan.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban diduga terpeleset saat buang air kemudian terjatuh ke kanal. Kesimpulan itu karena di lokasi kanal dipenuhi dengan lumut yang sangat licin.
Selain itu, dari keterangan dokter Puskesmas setempat, tidak ditemukan bekas-bekas penganiayaan pada tubuh korban. Sehingga jasad korban kemudian langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Ario Bhawono

Nilai Tanah Disejumlah Kecamatan Naik

BOYOLALI—Pemkab Boyolali berencana menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) sejumlah tanah di beberapa kecamatan. Kenaikan NJOP dipandang penting mengingat nilai tanah di beberapa wilayah saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
Rencana itu disampaikan Bupati Boyolali, Seno Samodro akhir pekan lalu. Bupati  mengatakan, kenaikan itu wajar mengingat beberapa daerah di Boyolali mengalami perkembangan pesat. Imbasnya, harga tanah di beberapa wilayah ikut naik. “Sudah wajar, kalau harga tanah di pasaran naik tentunya NJOP-nya juga menyesuaikan,” kata Seno.
Pengembangan kawasan permukiman khususnya perumahan, berkembang pesat di Kota Susu. Keberadaan developer (pengemban) perumahan, membuat harga tanah di lingkungan itu juga naik. Beberapa kecamatan yang menjadi pengembangan perumahan di antaranya Ngemplak, Boyolali Kota dan Mojosongo.
Terkait rencana ini, Seno mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), maupun dengan perhimpunan notaris  di Boyolali. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan rencananya untuk menaikkan NJOP beberapa wilayah, hasilnya menurut dia mendapat respons yang positif.
“Sudah saya bicarakan, baik dengan BPN maupun notaris-notaris bahwa NJOP beberapa daerah perlu dinaikkan, terutamanya di kawasan pengembangan perumahan,” jelas dia.
Selain kenaikan NJOP, Pemkab terus mengupayakan capaian pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) secara maksimal.  Termasuk menindak tegas oknum-oknum perangkat yang menyelewengkan dana PBB yang dikumpulkannya.
Selain itu, Bupati meminta agar para notaris tidak akal-akalan dalam jual beli tanah. Menurut Seno, beberapa notaris nakal, sering kali menyiasati sehingga tidak membayar PBB. Dicontohkan, misalnya dijual lahan dengan tunggakan PBB lima tahun, namun oleh notaris hanya dibayar PBB satu tahun kemudian langsung transaksi.
Akibatnya, ketika pembeli baru diminta membayar PBB tunggakan, jelas enggan membayar. Sebaliknya pemilik lama juga enggan bayar karena status tanah bukan lagi atas namanya. Kondisi itu menurut Bupati memberatkan pemerintah, mengingat salah satu komponen pembangunan didapat dari pajak dari masyarakat.
Ario Bhawono

Masih Gunakan Data Tahun 2007 Data Warga Miskin Kacau

BOYOLALI—Menyusul kacaunya data Kepala Keluarga (KK) miskin di Boyolali,  Komisi IV DPRD akhirnya memanggil sejumlah satuan kerja (Satker) guna mengusut kerancuan data tersebut, Sabtu (28/5).
Dalam kesempatan itu, Dewan meminta dengan tegas supaya Satker tidak saling lempar tanggung jawab. Satker yang dipanggil di antaranya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Bepermaskin), Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Komisi IV ternyata juga memanggil Asisten III Bidang Kesra Setda Boyolali, Syamsudin. “Data KK miskin yang ada sangat runyam dan tidak tepat sasaran. Karena itu kami panggil mereka untuk meminta penjelasan langsung, karena selama ini mereka saling lempar tanggung jawab,” ungkap Moh Basuni, Ketua Komisi IV.
Menurut dia, data KK miskin yang di antaranya digunakan untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) 2011 tidak akurat. Masih banyak warga mampu, PNS, bahkan anggota DPRD tetap dimasukkan ke dalam KK miskin. Sehingga validasi data KK miskin di Boyolali menjadi diragukan.
Data Ulang
Dari hasil klarifikasi tersebut menurut dia, ternyata data yang digunakan sebagai acuan data masyarakat prasejahtera atau miskin yakni dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007. Data tahun tersebut menyebutkan jumlah warga prasejahtera mencapai 328.890 jiwa.
Data tersebut kemudian dilakukan pendataan ulang tahun 2010 lalu. Pendataan dilakukan dengan merujuk surat keputusan bupati, dan dijadikan pedoman program masyarakat prasejahtera 2011. Namun ternyata hasilnya masih jauh dari angka valid.
Carut-marutnya data KK miskin itu menurut Basuni, dari klarifikasi dengan Satker-satker di atas, yang harus bertanggung jawab sebagai koordinasi pengolah data adalah Bappeda serta Bapermaskin. Terkait hal itu, Dewan menurut Basuni mendesak, setelah pertemuan tersebut Satker segera melakukan validitas data miskin itu.
“Tidak perlu lempar tanggung jawab, namun kami mengingatkan adanya data yang valid segera,” tegas dia.
Wakil Komisi IV, Agus Wiyono menambahkan, pihaknya meminta supaya eksekutif mendorong dan memantau pendataan ulang, dengan melibatkan petugas dari lingkup kecamatan hingga perangkat rukun tangga setempat, sehingga, data bisa diperoleh secara valid. Pihaknya menegaskan, jangan sampai pendataan KK miskin hanya dilakukan secara jarak jauh, karena hasilnya pasti tidak valid.
Ario Bhawono

Bocah 7 Tahun Kalap di Waduk

BOYOLALI—Muhammad Iqbal (7), warga Dukuh Pelang, Desa Bade, Kecamatan Klego, Boyolali tewas tenggelam di Waduk Bade saat bermain dengan temannya, Sabtu (28/5) sore.
Informasi yang dihimpun Joglosemar menyebutkan, sekitar pukul 15.30 WIB korban bermain di pinggir waduk bersama dua rekannya.  Diduga terlalu asyik bermain, korban tidak menyadari kalau mereka sudah terlalu ke tengah waduk.
Tiba-tiba saja korban terjebak genangan dan tenggelam karena tidak bisa berenang. Mengetahui kawannya tenggelam, kedua teman korban langsung berteriak meminta tolong warga maupun para pemancing. Namun sayang, jaraknya terlampau jauh sehingga korban keburu tenggelam.
Warga dan para pemancing memang berhasil menemukan korban di tengah genangan, namun sayang nyawanya tidak dapat tertolong.  Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Muspika setempat yang langsung datang ke lokasi guna penyelidikan.
Dari penyelidikan petugas Polsek Klego dan dokter Puskesmas setempat, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Jenazah korban kemudian diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Camat Klego, Sugito  dalam laporannya ke Pemkab mengatakan, korban adalah anak dari Pujiharno. Korban diduga tenggelam karena terjebak genangan dan tidak bisa berenang.  “Korban asyik bermain dan tak sadar sudah terlalu ke tengah, kemudian terjebak dan tenggelam karena tidak bisa berenang,” ujar Camat.
Ario Bhawono

Ganti Rugi Kedungombo Sisa Rp 644 Juta

BOYOLALI—Dana ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Waduk Kedungombo (WKO), hingga kini masih tersisa sekitar Rp 644 juta untuk 605 berkas. Dana tersebut dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri (PN) Boyolali.
Ketua PN, Agus Rusyianto mengatakan, total dana yang dititipkan mencapai Rp 2,579 miliar untuk 2.329 berkas kepemilikan. Saat ini, pihaknya sudah merealisasikan ganti rugi sekitar 1.724 berkas dengan nominal Rp 1,935 miliar sejak tahun 1988. “Saat ini yang belum diambil sekitar Rp 644 juta untuk 605 berkas kepemilikan,” terang dia, Senin (30/5).
Agus mengatakan, dana konsinyasi ganti rugi proyek WKO tersebut diterima PN dalam dua tahap, yakni tahun 1988 dan 1989. Dana tersebut dikonsinyasikan karena warga menolak direlokasi. Sehingga dana itu dititipkan di PN, dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh yang berhak.
Dia menjelaskan, dana konsinyasi tersebut nilainya tetap sama dengan saat dititipkan pertama kali diserahkan. Sehingga dana tersebut tidak berbunga atau bertambah jika diambil saat ini maupun di kemudian hari.
Sehingga pihaknya mengimbau supaya dana tersebut segera diambil, supaya nilai uangnya tidak semakin turun. Diakuinya, beberapa periode lalu terjadi penyimpangan dalam pengambilan uang konsinyasi tersebut. Akibatnya, ada sejumlah dana konsinyasi yang diambil oleh yang tidak berhak.
Diproses Hukum
Penyimpangan itu dilakukan di antaranya oleh oknum kepala desa. Pihak PN tidak bisa berbuat apa-apa mengingat semua syarat pengambilan terpenuhi. Namun kemudian terungkap kasus tersebut, dan sejumlah oknum juga sudah diproses secara hukum.
Terkait dana konsinyasi yang hingga saat ini masih ada di PN, Agus mengatakan siapa pun yang berhak, termasuk ahli warisnya (jika yang bersangkutan sudah meninggal), bisa mengambil dana itu selama bisa menunjukkan bukti kepemilikan.
Selain mendapat ganti rugi uang, warga WKO yang tergusur juga mendapat ganti rugi tanah seluas 1:1. Namun ganti rugi tanah tersebut menurut Agus diurusi oleh pengelola proyek WKO.
Sementara itu menurut Jaswadi, tokoh masyarakat WKO, dulu mayoritas warga menolak digusur sehingga menolak ganti rugi. Ratusan warga kemudian menempati kawasan sabuk hijau maupun areal genangan waduk.  Saat itu ganti rugi tanah yang ditetapkan  pemerintah sebesar Rp 400 per meter persegi untuk tanah sawah dan tegalan,  serta Rp 800 meter persegi untuk tanah pekarangan milik warga.
“Sebagian warga saat ini mau menempati tanah relokasi,” imbuh dia.
Ario Bhawono

Ulat Bulu Identik Temuan di DIY

KLATEN—Ulat bulu yang menyerang tanaman jambu monyet dan kedondong di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo ternyata sama jenisnya dengan yang menyerang pohon jambu monyet di Kabupaten Gunungkidul, DIY. Bahkan serangan di Klaten meluas ditemukan di Kecamatan Cawas.
Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Dinas Pertanian, Sunarno mengatakan temuan di Desa Sukorini sudah dilaporkan ke Dinas Pertanian dan sampelnya sudah dicermati. ''Jenisnya memang identik dengan di Gunungkidul dan daerah lain,'' jelasnya, Senin (30/5).
Menurutnya, jenis ulat bulu yang menyerang jambu monyet di berbagai daerah hampir sama bentuknya. Hanya saja ketebalan bulu kadang berbeda tergantung umur ulat tersebut. Dari kasus di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, ulat sebagian sudah jadi kepompong sehingga tidak perlu dikhawatirkan.
Meski demikian, jika sudah ke rumah warga bisa mengambilnya. Antisipasi bisa dilakukan dengan menyemprotkan insektisida untuk sementara waktu. Selain di Manisrenggo, temuan ulat serupa dilaporkan ada di Desa Kedungampel, Kecamatan Cawas. 
Warga diminta tidak terlalu panik menanggapi sebab kemunculan ulat bulu saat pergantian musim di pohon jambu monyet dan kedondong sudah merupakan fenomena setiap tahun. Dinas saat ini terus memantau dari laporan dari dua wilayah tersebut.
Serangan ulat bulu, menurut Kadus II Desa Sukorini, Sukijan sudah dilaporkan ke petugas melalui kecamatan. Namun sampai kemarin belum ada tindakan dari Pemkab.
William Adiputra JT

Angka Gantung Diri di Boyolali Tinggi

BOYOLALI—Komisi IV DPRD Boyolali mendesak agar Pemkab melalui Satker terkait segera turun tangan untuk menekan tingginya kasus warga bunuh diri di Boyolali. Pasalnya, angka bunuh diri dengan cara menggantung terhitung tinggi sehingga sudah memprihatinkan.
“Bahkan hampir setiap pekan ada saja kasus orang gantung diri. Karena itu, Pemkab tidak boleh lepas tangan,” ungkap Ketua Komisi IV, Basuni, Senin (30/5).
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi warganya. Dari banyak kasus bunuh diri itu menurut dia, motivasi pelaku antara lain karena persoalan kesehatan dan ekonomi.
Jika menurut analisis faktor kesehatan yang jadi motivasi bunuh diri, mestinya dinas terkait harus meresponsnya. Misalnya terkait kualitas layanan maupun pelayanan Jamkesmas atau Jamkesda sampai ke tingkat bawah.
“Kalau soal ekonomi yang jadi persolan, mestinya dinas terkait pun harus ikut memikirkan. Setidaknya ada konseling dan sosialisasi, sehingga kasus-kasus bunuh diri di Boyolali bisa di minimalisasi,” tegas Basuni.
Yang terjadi saat ini, menurut Basuni, pemerintah terkesan lepas tangan. Kasus bunuh diri lebih diarahkan pada persoalan pribadi. Padahal persoalan-persoalan di ranah publik, semestinya Pemkab bisa turun tangan.
Ario Bhawono

Friday, May 27, 2011

Peternak Waswas, Omzet Daging Anjlok

SRAGEN—Meluasnya serangan antraks membuat kalangan peternak di sekitar wilayah wabah, Ketro Tanon dan Brojol Miri waswas. Mereka khawatir wabah antraks yang semakin mengganas akan mengancam keberadaan ternak terutama di wilayah terdekat ring kasus.
Paidi (48) peternak asal Desa Nganti, Gemolong mengaku cemas lantaran wilayahnya berbatasan langsung dengan Dusun Gandu, Sambiduwur, Tanon yang dua hari lalu ditemukan kasus sapi mati mengarah antraks.
“Siapa yang tidak cemas karena dengar-dengar penyakit antraks itu kan mudah menyebar. Apalagi melihat kasus di Ketro itu, begitu ada sapi mati antraks terus merembet terus sampai jumlah sapi dan kambing yang mati puluhan,” paparnya Selasa (24/5).
Tidak hanya peternak, sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Bunder Sragen dan pasar tradisional Tanon mengeluhkan penurunan omzet yang terjadi sejak mencuatnya kasus antraks Miri. Bahkan, salah satu pedagang Sutini yang biasanya mampu menjual 30 kg kini hanya mampu menjual tak lebih dari 10 kg. “Sangat sepi. Tidak tahu kenapa,” ujarnya.
Kepala Disnakkan Sragen, Ekarini Mumpuni mengatakan terkait kematian sapi mengarah antraks di Dusun Gandu, Sambiduwur, pihaknya sudah meminta agar seluruh ternak di radius lima kilometer dari dusun tersebut ditutup dari arus lalu lintas ternak. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk atas indikasi antraks sekaligus mencegah penyebarannya. “Penyuntikan obat dan vaksinasi juga dilakukan pada radius yang sama terhadap seluruh ternak di dusun terdekat,” terangnya.
Sementara Staf Keswan Disnakkan drh Suparno meminta peternak di daerah ring kasus tak perlu waswas. Sebab,penyuntikan dan vaksinasi yang diberikan pada ternak di sekitar kasus setidaknya bisa menjadi penangkal masuknya bakteri penyebab antraks.
“ Satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana menjaga pola hidup sehat termasuk kebersihan kandang. Karena bakteri itu biasanya tak akan bisa berkembang di lingkungan yang bersih,” imbaunya.
Wardoyo

Delapan Terpidana Berpeluang Dapat Keringanan

SRAGEN—Harapan delapan mantan anggota DPRD terpidana kasus purnabakti Sragen untuk mendapat keringanan hukuman sedikit terbuka. Ini menyusul keputusan Pengadilan Negeri (PN) Sragen yang menerima sebagian pertimbangan keberatan yang diajukan oleh terpidana.
Hal itu terungkap dalam sidang terakhir Peninjauan Kembali (PK) yang digelar di PN setempat Selasa (24/5) kemarin. Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Didik Riyono Putro tersebut, majelis hakim menyatakan menerima sebagian pertimbangan dan menolak sebagian pertimbangan keberatan yang diajukan terpidana atas vonis dan penolakan kasasi yang diajukan oleh delapan terpidana.
Pertimbangan yang diterima adalah putusan bebas yang terjadi pada kasus serupa di Pengadilan Negeri Kudus dan beberapa kasus lain dengan subyek anggota DPRD di Kudus yang juga divonis bebas. Sedang pertimbangan yang ditolak adalah vonis bebas terhadap dua terpidana dari anggota DPRD Sragen pada kasus yang sama oleh Pengadilan Mahkamah Militer. Bebasnya Udin Dalino dan Purnomo yang berangkat dari Fraksi TNI/Polri ternyata oleh majelis hakim dianggap tak cukup kuat untuk dijadikan dasar keberatan pada kasus yang menimpa anggota di luar TNI/Polri.
Menanggapi putusan sidang, pengacara terdakwa M Ikhwan tetap berharap diterimanya sebagian pertimbangan bisa membuka peluang untuk adanya perubahan putusan MA atas kedelapan terpidana baik berupa keringanan maupun bebas. “Karena sidang sudah selesai, kami minta secepatnya hasil pertimbangan dari majelis hakim pada sidang tadi segera dikirim ke MA. Mudah-mudahan hasil sidang ini berpengaruh baik terhadap putusan MA,” ujar Ikhwan.
Sidang kemarin juga dihadiri delapan terpidana yang sudah sepekan silam mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
Wardoyo

5 Eks Legislator & Bupati Dilaporkan ke Kejaksaan

SRAGEN—Belasan aktivis yang tergabung dalam organisasi kepemudaan (OKP) Sragen meng-geruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (24/5) kemarin. Mereka melaporkan 15 mantan anggota DPRD periode 1999-2004 dan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono atas dugaan terlibat korupsi dana purnabakti.
Dalam laporan yang disampaikan ke Kejari, mantan Bupati Untung Wiyono dan 15 mantan anggota DPRD itu dianggap layak diproses secara hukum dalam kasus purnabakti yang saat ini sudah mengantarkan delapan eks legislator ke penjara dan 17 lainnya sebagai calon terpidana.
Menurut Koordinator Aksi Lucky SN, mantan Bupati dan 15 eks dewan punya dosa yang sama karena ikut merencanakan penganggaran, menyetujui dan menerima dana purnabakti sebesar Rp 2,25 miliar yang kemudian dinilai sebagai korupsi. Sehingga, sangat tidak adil jika tersangka hanya diarahkan pada anggota panitia anggaran dan rumah tangga.
“Ini bukti kalau hukum dan Kejaksaan Srag en tebang pilih dalam menjalankan penanganan. Purnabakti itu kan disusun dalam satu Perda yang ditandatangani dan disetujui bersama Bupati dan seluruh anggota dewan. Jadi kalau memang dianggap korupsi, ya semua yang terlibat di dalamnya juga harus kena,” ujarnya berapi-api.
Bupati kala itu, Untung Wiyono juga layak ditempatkan di jajaran depan tersangka mengingat sebagai pemimpin daerah wajib bertanggung jawab atas segala pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pertanggung jawaban atas anggaran yang bermasalah mestinya juga tak bisa lepas dari tanggung jawab bupati.
Selain menyampaikan orasi singkat, belasan aktivis dari Forum Komunikasi Organisasi Kepemudaan Sragen (Forkos) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri itu juga menyerahkan surat pengaduan yang isinya meminta Kejaksaan segera memproses mantan bupati dan 15 mantan anggota Dewan di luar 25 nama yang menjadi pesakitan.
Selain itu, mereka juga meminta audiensi dengan Kejari atas tuntutan tersebut. Sementara itu, Kajari Sragen Gatot Gunarto belum bisa menanggapi aduan aktivis OKP tersebut. Sebab, pihaknya harus membaca isi surat aduan dan mempelajari kasus yang dimaksud.
Wardoyo
 

Warga Temukan Linggis & Ceceran Uang Rampokan

SRAGEN—Jajaran Polres Sragen mengaku masih meraba-raba dan menggali informasi untuk menguak identitas keempat perampok bercelurit yang beraksi di Desa Gawan, Tanon Senin (23/5) dini hari. Sementara, untuk mempermudah pengungkapan pelaku, Polres merilis sketsa wajah keempat perampok dan menyebarluaskan ke publik Rabu (25/5) kemarin.
Kasubag Humas Polres Sragen AKP Mulyani mewakili Kapolres AKBP IB Putra mengatakan sketsa mulai disebarkan kemarin ke seluruh jajaran Polsek Sragen, Polres tetangga dan lewat media. Pihaknya berharap sketsa tersebut bisa menjadi petunjuk awal yang mempermudah pengejaran terhadap pelaku.
“Siapa pun yang mengenali atau mengetahui kami harap bisa melapor ke Polres atau aparat terdekat. Kami sangat berharap informasi dari masyarakat agar pelaku secepatnya bisa terungkap dan tertangkap,” papar AKP Mulyani Rabu (25/5).
Sejauh ini, kata dia, penyidik sudah memeriksa lima saksi termasuk juragan beras yang menjadi korban pembacokan dan perampokan, Widyo Suparno. Namun, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan sinyal yang jelas mengenai identitas serta keberadaan pelaku.
Sementara, informasi yang dihimpun di lapangan, ditemukan sebuah linggis di lokasi kejadian yang diduga merupakan alat yang akan digunakan perampok mencungkil jendela. Linggis sepanjang 30 meter itu ditemukan di bawah jendela gudang bagian belakang yang pada hari kejadian diketahui terdapat bekas congkelan. Sejumlah warga juga mengaku menemukan ceceran uang Rp 100 ribuan di tepi sungai Bengawan Solo tak jauh dari rumah korban.   Wardoyo

Memburuk, Satu Suspect Antraks Dievakuasi

SRAGEN—Satu dari 11 warga Dusun Rejosari, Desa Brojol, Kecamatan Miri, Sragen yang dinyatakan positif antraks kembali dilarikan ke Puskesmas setempat Rabu (25/5) kemarin. Warga bernama Pariyem (64) warga RT 9 tersebut dilaporkan kondisinya memburuk. Guna menghindari kemungkinan terburuk, korban dievakuasi ke Puskesmas setempat sampai kondisinya membaik.
Di sisi lain, Kepala Disnakkan Ekarini Mumpuni mengatakan selain pengobatan massal terhadap ternak di Miri dan Sambiduwur, Tanon, pihaknya juga menyatakan ternak di dua desa yakni Miri dan Sambiduwur sudah diisolasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran bakteri antraks ke daerah lain
Sementara kemarin Pariyem mendadak mengalami demam tinggi disertai melonjaknya tekanan darah yang mencapai 150 mmhg. Pariyem yang turut mengonsumsi daging sapi mati positif antraks dan dinyatakan positif terinfeksi antraks bersama 12 warga lain akhirnya dipindahkan ke Puskesmas Miri dan langsung ditangani dokter Puskesmas.
Informasi yang dihimpun di lapangan, pagi kemarin korban sempat keluar sejenak untuk beraktivitas. Namun, sekitar pukul 11.00 WIB, mendadak dia mengeluhkan pusing.
Setiba di rumah, mendadak dia langsung ambruk disertai kondisi demam tinggi mencapai 37 derajat dan tensinya juga meroket hingga 150 mmhg. Kerabat dan warga sekitar langsung panik mendapati kondisi Pariyem. Proses evakuasi dari rumah ke Puksesmas pun berlangsung histeris diiringi isak tangis kerabat dan warga sekitar.
“Sebenarnya kondisi ibu saya sudah agak membaik makanya sejak beberapa hari lalu sudah bekerja kembali ke sawah. Entah tadi pagi kok mendadak merasakan panas, pusing dan tensinya sangat tinggi. Karena takut terjadi apa-apa akhirnya kami bawa ke Puskesmas,” papar Margono, anak sulung korban.
Sampel
Dokter di Puskesmas Miri dr Nanik menuturkan hasil pemeriksaan sementara, korban memang mengalami demam tinggi dan kenaikan tekanan darah secara tidak wajar. Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah gejala tersebut terkait dengan wabah antraks yang positif berjangkit pada ternak di Brojol dan melukai 13 warga termasuk Pariyem.
“Untuk sementara sudah kami beri pengobatan. Kalau soal ada keterkaitan dengan serangan antraks kami belum bisa memastikan,” ujarnya.
Selain Pariyem, dua korban antraks terparah Suradi dan Wagiman hingga kemarin juga masih mengalami melepuh. Suradi adalah korban terparah dengan mata melepuh dan sempat dirawat di RSUD selama sepekan. Sedang Wagiman yang turut menangani pembagian daging adalah korban yang tangannya melepuh paling parah. Di luar tiga warga itu, sembilan warga lainnya dilaporkan lukanya sudah mengering. Kendati sudah membaik, Suradi dan Wagiman masih mendapatkan suntikan antibiotik dan pengobatan di Posko Kesehatan Antraks yang dibuka di Dusun Rejosari hingga Sabtu (28/5) mendatang.
Sementara bersamaan dengan memburuknya satu warga, kemarin tim dokter dari Laboratorium Moewardi Solo juga melakukan pengambilan sampel terhadap 131 warga Dusun Rejosari dan Bibis, Brojol, Miri yang mengonsumsi bangkai daging sapi positif antraks. Ketua tim dr Doni Redono mengatakan pengambilan sampel daerah dimaksudkan untuk memastikan apakah luka yang dialami ketigabelas warga akibat serangan antraks. Pengambilan sampel juga untuk mengetahui kondisi kesehatan warga yang sempat mengonsumsi daging tersebut.
Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman juga resmi menyatakan Kabupaten Sragen dalam status siaga wabah penyakit antraks. Status tersebut diumumkan menyusul hasil positif antraks yang terjadi pada sejumlah kematian ternak di Desa Ketro, Kecamatan Tanon dan Brojol, Kecamatan Miri.  Sehubungan dengan kondisi itu, orang nomor satu di jajaran Pemkab Bumi Sukowati itu juga langsung mengeluarkan surat edaran kewaspadaan antraks ke seluruh desa dan kecamatan yang ada di Sragen.
Wardoyo

Merugi Miliaran, 2 Perusda Dievaluasi

SRAGEN—Badan Pengelola Usaha Milik Daerah (BPUMD) berencana melakukan evaluasi besar-besaran terhadap manajemen dua perusahaan daerah (Perusda) yakni Perusahaan Daerah (PD) PAL dan Perusda Percetakan. Evaluasi menjadi penting menyusul kondisi dua perusahaan milik daerah tersebut dalam kondisi bangkrut dan merugi miliaran rupiah.
Kepala BPUMD Sragen Budiyono mengatakan berdasarkan laporan yang masuk, dua Perusda tersebut sejauh ini dalam kondisi tidak sehat alias merugi. Hanya saja, ia enggan menyebutkan berapa nominal kerugian yang dialami kedua Perusda tersebut. “Memang tidak semua Perusda rugi. Yang jelas dari laporan yang sudah masuk, baru PD PAL dan Percetakan yang merugi. Maka dari itu, nanti akan kami lakukan evaluasi manajemen kedua Perusda tersebut,” papar Budiyono kepada Joglosemar Rabu (25/5) kemarin.
Selain dua Perusda itu, evaluasi juga tetap akan dilakukan untuk Perusda lain yang ada seperti BPR Joko Tingkir, BKK Karangmalang, BKK Tanon, BPR Syariah, Bengkel dan SPBU. Hanya saja, evaluasi untuk Perusda yang tidak merugi hanya bersifat rutin seperti soal kinerja manajemen secara tahunan.
Budiyono juga mengungkapkan tidak hanya evaluasi, Perusda terutama yang berlabel merah, juga akan dilakukan audit yang melibatkan akuntan publik. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan sekaligus memetakan upaya pembenahan yang harus dilakukan.
Sementara, koordinator LBH Mega Bintang Surakarta Rus Utaryono yang juga menjadi salah satu pelapor kasus dugaan penyimpangan di PD PAL ke Kejaksaan negeri (Kejari) Sragen, mengungkapkan berdasarkan data yang diperolehnya, kerugian PD PAL mencapai kisaran di atas Rp 1 miliar.
Wardoyo

Sumbangan Siswa Baru Capai Jutaan, Wali Murid Resah

SRAGEN—Menjelang masa Pendaftaran Siswa Baru (PSB), kalangan wali murid mengeluhkan munculnya sumbangan untuk calon siswa baru pada sejumlah sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Keresahan tak lain karena besarnya sumbangan minimal yang dipatok mencapai jutaan rupiah.
Informasi yang dihimpun, salah satu sekolah yang banyak mendapat sorotan pada PSB kali ini adalah SMPN 5 Sragen dan SMAN 1 Sragen. Sejumlah wali murid yang berniat mendaftarkan anaknya di dua sekolah yang membuka program RSBI tersebut, mengeluhkan munculnya sumbangan yang nilainya di atas Rp 2 juta.
“Kemarin kami dapat laporan di SMAN 1 Sragen, calon siswa baru diminta mengisi formulir untuk sumbangan pendidikan. Yang jadi pertanyaan, wali murid disuruh mengisi sendiri dengan batasan sumbangan minimal Rp  2,8 juta. Ini kan sudah tidak benar,” papar Wakil Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas) Sri Wahono, Kamis (26/5) kemarin.
Beberapa calon wali murid yang berniat mendaftarkan anaknya ke SMAN 1 dan SMPN 5 juga mengeluhkan munculnya sumbangan bernilai jutaan tersebut. Menurut mereka, keberadaan sumbangan itu dinilai sangat memberatkan. Terlebih, di kedua sekolah terfavorit di Bumi Sukowati itu semua kelasnya sudah berstatus RSBI.
“Kalau caranya masih begini, anak orang miskin tapi pandai tidak akan mungkin bisa sekolah di sekolah favorit. Ada pula calon murid yang anak orang kaya ada yang mengisi Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” tegas Hartono, salah satu wali murid asal Sidoharjo.
Dirembuk
Sebelumnya, calon wali murid yang akan mendaftarkan anaknya di RSBI SMPN 5 Sragen juga mengeluhkan munculnya sumbangan yang minimal dipatok jutaan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sri Pambudi menegaskan pihaknya meminta agar wali murid tersebut berani melapor ke DPRD dan akan ditindaklanjuti.
“Yang jelas kalau memang ada sumbangan seharusnya sekolah berembuk dengan wali murid dan seharusnya diberlakukan setelah penerimaan siswa baru. Juga harus ada penjelasan untuk apa sumbangan itu agar tidak ada persepsi negatif,” tandasnya.
Kepala SMAN 1 Sragen Sukirno gagal dimintai konfirmasi. Sementara, Wakasek SMAN 1 Sragen Suyoto membantah adanya sumbangan jutaan tersebut. Ia hanya menyebut, bahwa saat ini pihak sekolah memang membutuhkan dana untuk membangun gedung dan pengadaan fasilitas. Soal adanya formulir yang disuruh mengisi uang sumbangan, hal itu memang ada namun tidak serta-merta menjamin calon siswa bakal diterima.
“Kalau sumbangan jutaan itu tidak ada. Tapi kalau formulir untuk sumbangan itu terserah mau diisi berapa. Tapi itu sifatnya tidak memaksa dan bukan jaminan yang menyumbang banyak sudah pasti diterima,” ujarnya.
Wardoyo

4 Pejabat NII Ada di 4 Kecamatan

SRAGEN—Jaringan aliran Negara Islam Indonesia (NII) dilaporkan sudah menyusup ke wilayah Kabupaten Sragen. Bahkan, empat orang yang diduga berstatus pejabat di jaringan NII terdeteksi berada di empat kecamatan masing-masing di Gondang, Karangmalang, Kedawung dan Sambirejo.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber intelijen di Kabupaten Sragen, empat orang pengikut aliran NII itu di antaranya berpangkat Camat di struktur kepengurusan NII. Hanya saja, dengan alasan keamanan, untuk sementara identitas mereka masih disembunyikan.
Kepala Badan Kesbangpolinmas Sragen Wangsit Sukono membenarkan jika pihaknya sudah mendeteksi adanya jaringan NII di empat kecamatan tersebut. Salah satu di antaranya berpangkat camat diketahui tinggal di sebuah dusun di Kecamatan Sambirejo. Hanya saja, saat dilakukan klarifikasi, tiga di antaranya sudah menyatakan keluar dari NII.
“Memang ada empat orang yang kami deteksi terlibat jaringan NII namun sebagian menyatakan sudah tidak aktif. Bahkan yang di Sambirejo itu mengaku berkedudukan sebagai Camat tapi sekarang juga sudah keluar dari NII,” paparnya kepada Joglosemar Kamis (26/5).
Kendati mayoritas sudah tidak aktif, namun pengawasan terhadap aktivitas mereka terus dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya aktivitas atau gerakan yang dilakukan. Lebih lanjut, Wangsit menjelaskan selain NII, sebenarnya di wilayah Sragen barat juga pernah ditemukan aliran Amalilah dan sempat banyak mendapat pengikut. Bahkan, beberapa perangkat desa di Krikilan Kalijambe juga sempat goyah dan tergiur untuk bergabung namun setelah mendapat pencerahan akhirnya batal.
“Dulu memang sempat geger dan perangkat-perangkat desa juga pada mau ikut. Soalnya infonya kalau jadi perangkat atau camat NII akan digaji Rp 15 juta,” jelasnya. Selain memantau aktivitas gerakan aliran ekstrem, saat ini pengawasan juga diarahkan untuk memantau kemungkinan masuknya jaringan pencucian otak terhadap kalangan mahasiswa asal Sragen yang menimba ilmu di luar daerah. Wangsit menambahkan, salah satu kawasan yang sangat rentan adalah Kecamatan Gemolong dan Kalijambe.
Wardoyo

Menata Harapan di Tengah Keprihatinan

Suasana semarak terlihat di seluruh penjuru sudut wilayah Sragen sejak sepekan terakhir. Berbagai atribut bertulis Selamat Hari Jadi Sragen menghiasi hampir sepanjang jalan tidak hanya di kota namun juga di pelosok desa. Ya, tanpa terasa, hari ini Kabupaten Sragen genap memasuki usia ke-265. Usia yang bisa dibilang lebih dari sekedar usia matang.
Momen peringatan hari jadi Sragen kali ini juga terasa kian bermakna lantaran tahun ini adalah tahun pertama yang menandai tonggak baru kepemimpinan Bupati-Wabup Agus Fatchur Rahman-Daryato.
Tidak bisa dimungkiri pula, bahwa di awal kepemimpinan Agus-Daryanto saat ini, begitu banyak problem yang merintangi. Sebab di balik riwayat Sragen yang oleh pemimpin sebelumnya diklaim bergelimang penghargaan, ternyata masih banyak realita yang membelalakkan mata.
Rendahnya pendapatan asli daerah yang hanya Rp 80 miliar dari total APBD Rp 1,02 Triliun, tinggalan utang APBD sebesar Rp 58 miliar, masih tingginya angka pengangguran, rumah tak layak huni, ketimpangan pembangunan, bobroknya manajemen perusahaan daerah, kerusakan di segala lini jalan dan infrastruktur serta intransparansi birokrasi menjadi keprihatinan sekaligus tantangan bagi semua kalangan. Guncangan wabah antraks yang mendera belakangan ini juga tidak bisa dikesampingkan.
Menurut Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman situasi Sragen saat ini memang benar-benar memprihatinkan. “Saya harap masyarakat lebih bersabar. Pemerintah tentunya dengan segala kemampuan yang ada akan terus mengupayakan agar secara bertahap apa-apa yang kurang, yang rusak dan yang perlu dibenahi, bisa tertangani semua. Mari di tengah suasana kebatinan yang serba memprihatinkan ini, kita senantiasa bersatu padu agar kemakmuran yang diidamkan masyarakat tidak hanya sebatas kesemuan belaka,” paparnya kepada Joglosemar Kamis (26/5) kemarin.
Sementara, sang Wakil Bupati Daryanto menambahkan hanya dengan semangat kebersamaan problem yang ada tersebut akan bisa teratasi. “Mudah-mudahan dengan semangat bersatu dan kebersamaan bisa mengentaskan problem itu satu persatu. Sehingga harapan untuk mewujudkan Sragen Asri yang makmur dan bebas korupsi bisa terealisasi,” urainya. Ya, akhirnya semua hanya berharap semoga harapan dan impian untuk melihat kemakmuran nyata itu tidak hanya sebatas slogan, namun benar-benar bisa dirasakan dalam kehidupan nyata. Dirgahayu Kabupaten Sragen ke 265.
Wardoyo Wijanarko

Target Adipura, Satpol PP Tertibkan PKL

KARANGANYAR—Dalam rangka memburu Adipura untuk kelima kalinya, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Karanganyar menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) akhir pekan lalu. Dalam penertiban yang dilakukan di sepanjang jalan Papahan hingga Bejen, Satpol PP terpaksa mengamankan empat perlengkapan jualan karena penempatannya tidak sesuai.
Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat, Bina Febriyanto mengatakan, penertiban dilakukan terhadap PKL yang berada di tempat larangan. “Kami meminta kepada PKL yang berada di tempat yang tidak sesuai untuk bergeser,” terang Bina saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/5). Lokasi yang dimaksud sebagai tempat larangan salah satunya yakni trotoar.
Dalam penertiban yang dilakukan Sabtu (21/5) sekitar pukul 22.00 WIB itu, petugas menertibkan ratusan PKL.
Selain untuk penilaian, penertiban ini kata Bina juga sebagai bentuk penegakan perda nomor 13 tahun 2006 tentang penataan PKL di Bumi Intanpari. Penertiban ini juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan untuk para pedagang maupun pembeli. “Para pedagang memberikan respons yang bagus dari penertiban ini, mereka juga bertindak kooperatif,” tambah Bina.
Tetapi, meski direspon positif, di  Bejen petugas Satpol PP terpaksa mengangkut empat perlengkapan jualan yang ditinggal pemiliknya. Perlengkapan itu oleh pemiliknya dibiarkan di lokasi jualan, sehingga dianggap merusak pandangan. “Yang kami amankan ada empat perlengkapan, tetapi tinggal satu perlengkapan yang belum diambil pemiliknya,” tutup Bina.
Ari Purnomo

Thursday, May 26, 2011

Transfusi Terlambat, Usai Melahirkan Tewas

SUKOHARJO—Sri Wahyu Lestari (24), warga Dukuh Tegalan RT 1 RW V Desa Wironanggan Gatak meninggal dunia setelah melahirkan anak pertamanya di salah satu rumah sakit swasta di Sukoharjo, Selasa (24/5). Diduga meninggalnya Sri akibat malapraktik akibat kesalahan prosedur melahirkan yang tidak menyediakan darah untuk pasien sebelum operasi dilakukan.
Suami Sri, Sunardi (30), mengatakan sebelum melahirkan, istrinya mengandung anak dengan normal. Setelah saatnya melahirkan, dokter kandungan berinisial W mengatakan persalinan normal tanpa dilakukan caesar. Namun, di pertengahan saat proses melahirkan berlangsung, tiba-tiba rumah sakit melakukan operasi kandungan untuk bisa mengeluarkan anak dari rahim.
Kemudian, saat operasi yang dilakukan secara mendadak, pihaknya diminta untuk pergi ke Palang Merah Indonesia (PMI) Jebres Solo untuk mencari dua darah kantong darah yang sesuai dengan golongan istrinya. “Tidak mungkin bisa mencari darah dua kantong sesuai dengan golongan dengan cepat dan ini sangat aneh,” ujar Sunardi.
Kata dia, seharusnya sebelum operasi dilakukan pihak rumah sakit harus menyediakan darah terlebih dahulu, bukan saat sudah dilakukan operasi butuh darah langsung meminta untuk mencari. “Saya menduga ini adalah malapraktik dan akibatnya istri saya meninggal saat melahirkan,” tegas Sunardi.
Ia menceritakan saat istrinya dalam kondisi kritis, tanpa sepengetahuannya langsung dipindahkan menuju salah satu rumah swasta di Solo. Hal tersebut terjadi saat dia tengah mencari darah di PMI hingga menunggu dua jam belum mendapatkan darah. “Saat pihak rumah sakit rujukan menghubungi saya mengatakan istri saya kondisinya sudah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit untuk dirujuk,” paparnya.
Kemudian, anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan ini saat ini masih berada di RS swasta tersebut belum diambil karena dari total pembayaran operasi berjumlah Rp 7 juta baru dibayar Rp 1 juta. “Istri saya dimakamkan di TPU desa setempat pada Rabu (23/5) siang hari,” paparnya.
Sementara itu, kakak kandung Sunardi, Joko Rojer menuduh rumah sakit melakukan kesalahan besar karena telah melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan operasi kandungan. “Saya meminta kepada pihak rumah sakit untuk bertanggung jawab salah satunya mengganti biaya operasi sampai pemakaman,” katanya.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui telepon RS yang melakukan operasi tidak mengangkat teleponnya.
Muhammad Ismail

Disandera “Teroris”, Bupati Dibebaskan Kopassus

SUKOHARJO—Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berhasil menyelamatkan Bupati Wardoyo Wijaya dari penyanderaan “teroris”. Kejadian tersebut bukan sesungguhnya, melainkan hanya simulasi yang dilakukan Kopassus di Kompleks Setda Sukoharjo, Rabu (25/5).
Dalam simulasi tersebut digambarkan sekitar pukul 09.00 WIB, Wardoyo tengah memimpin rapat di ruang kerjanya. Tak lama kemudian, teroris masuk dan langsung menyanderanya.
Selanjutnya digambarkan pula untuk membebaskan sandera, Kopassus menyerbu dari helikopter. Kemudian, personel turun dengan teknik fast rope, lalu menetralisasi area. Saat itu, digambarkan pula proses negosiasi namun teroris kukuh melakukan penyanderaan, untuk itu Kopassus menetralisasi area dengan tembakan (peluru hampa). Kopassus berhasil melumpuhkan teroris kemudian, mengevakuasi bupati untuk dinaikkan menuju helikopter dibawa menuju tempat yang aman.
Ketakutan
Komandan Batalion 21 Grup II Kopassus Kandang Menjangan Kartasura, Mayor Inf Agus Widodo mengatakan agenda ini sebagai salah satu bagian latihan dalam penyelamatan bupati pada pihak-pihak yang tidak diinginkan salah satunya teroris. Menurutnya, simulasi yang dilakukan tidak main-main karena dibuat senyata mungkin. Saat operasi penyelamatan, sejumlah “sniper” diterjunkan. Bahkan, suara rentetan tembakan layaknya perang langsung terdengar saat operasi dimulai. Beberapa kali suara ledakan juga terdengar di kompleks Kantor Bupati. “Pertempuran ini merupakan kegiatan pemeliharaan kemampuan pertempuran jarak dekat dan ini hanya latihan khusus saja tidak ada kaitannya dengan Densus 88,” katanya.
Bupati Wardoyo Wijaya yang menjadi korban penyanderaan mengaku sangat ketakutan. Pasalnya, belum pernah sama sekali naik helikopter. “Sangat beruntung sekali Sukoharjo memiliki Kopassus. Karena jika tidak, tak akan pernah terjadi seperti ini,” kata Wardoyo.
Wardoyo mengatakan keberadaan Kopassus menjadi kebanggaan tersendiri untuk Sukoharjo. Untuk itu, pihaknya siap mendukung agenda Kopassus termasuk simulasi penanggulangan teroris seperti yang baru saja dilakukan.
Disisi lain, simulasi dengan baku tembak dan suara ledakan mengagetkan PNS yang berkantor di Setda Sukoharjo. Para PNS kaget karena agenda tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Begitu terdengar suara rentetan tembakan dan ledakan, para PNS berhamburan keluar untuk mencari tahu sumber suara. Terlebih saat mendengar suara gemuruh dari helikopter.
Muhammad Ismail

Per Tahun, Gaji Honorer Butuh Rp 35 Miliar

SUKOHARJO—Total tenaga honorer mencapai 7.500 orang yang tersebar di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keberadaan tenaga honorer dipandang sudah terlalu membengkak, bahkan untuk gaji per tahunnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 35 miliar. Diduga rekrutmen yang dilakukan menyalahi aturan sehingga menyebabkan tenaga honorer tidak terkontrol.
Bupati Wardoyo Wijaya mengatakan secara prosedural rekrutmen tenaga honorer tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan yang diberlakukan. Akibatnya Pemkab mengalami pembengkakan anggaran khusus untuk gaji tenaga honorer per tahun mencapai Rp 35 miliar. “Uang Rp 35 miliar tidak ukuran kecil dan itu jumlah yang sangat besar untuk ukuran membayar gaji tenaga honorer,” ujar Wardoyo, Rabu (25/5).
Dikatakan Wardoyo, Pemkab tidak ada larangan mengangkat tenaga honorer, akan tetapi itu dilakukan sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dalam keterangan Pasal 9 peraturan tersebut menyebutkan, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintahan dilarang untuk mengangkat tenaga honorer dan pegawai sejenisnya. “Apa yang terjadi di Sukoharjo saat ini, pengangkatan tenaga honorer masih berlangsung setelah PP tersebut diberlakukan. Hasilnya  jumlah 7.500 tenaga honorer yang ada saat ini semuanya ada di lingkungan Pemkab,” paparnya
Menurut peraturan, kata Wardoyo, pemerintah hanya diperbolehkan untuk mengangkat tenaga honorer untuk posisi dokter dan bidan. Namun yang terjadi, pengangkatan terbanyak justru untuk tenaga teknis dan pendidik. “Kami masih terus melakukan pendataan,” kata Wardoyo.
Merugikan
Wardoyo mengatakan untuk membayar gaji seluruh honorer mengeluarkan biaya sebesar Rp 35 miliar per tahunnya. Hal ini sangat membebani APBD. “Diperkirakan pembengkakan tenaga honorer saat ini terjadi bupati sebelumnya dan itu ditakutkan sengaja dilakukan untuk dasar mobilisasi tujuan tertentu,” katanya.
Meski demikian, Wardoyo mengakui belum memutuskan nasib ribuan tenaga honorer tersebut. “Kami masih terus koordinasi,” katanya.
Dia berharap kebijakan yang diambil tidak merugikan ribuan tenaga honorer tersebut.
Terpisah, saat dikonfirmasi, mantan Sekda Indra Surya mengaku tidak mengetahui secara pasti adanya pembengkakan tenaga honorer di Pemkab Sukoharjo. Menurut dia, pengangkatan tenaga honorer dilakukan di masing-masing SKPD dan pengangkatan tersebut dilakukan karena memang dibutuhkan. Namun, jika sudah seperti ini saat ini, pihaknya tidak tahu.
Muhammad Ismail

Penerima Peroleh 4 Batang Kayu

SUKOHARJO—Pemberian bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin di wilayah Kecamatan Weru diduga dilakukan tidak merata. Pasalnya, salah satu warga miskin Wagiyem (65), warga di Ngadiwarno RT 1 RW V, Desa Karangmojo, Kecamatan Weru, hanya memperoleh empat batang kayu dari program renovasi RTLH tahun 2010.
Sumber Joglosemar menyebutkan bantuan RTLH totalnya mencapai Rp 2,5 juta. Akan tetapi kenyataannya dia hanya mendapatkan Rp 300.000. Atas ketidakadilan tersebut diduga tidak merata dalam pemberian bantuan.
Wagiyem mengatakan pada tahun lalu menerima bantuan dari untuk RTLH. Bantuan tersebut berupa empat batang kayu yang saat ini teronggok di samping rumah itu terjadi pada tahun 2010. Pada waktu bersamaan juga dilakukan pengukuran luasan rumah. “Karena pemberian bantuan disesuaikan dengan ukuran rumah sehingga saya melakukan pengukuran. Akan tetapi hasilnya hanya diberikan empat batang kayu saja,” kata Wagiyem saat ditemui di rumahnya, Kamis (26/5).
Prosedur
Dikatakan dia, bantuan lainnya dijanjikan diberikan menyusul beberapa waktu kemudian. Buktinya, itu hanya janji saja dan sampai saat ini bantuan bangunan susulan yang sebelumnya dijanjikan belum dikirim. “Warga kampung lainnya yang sama-sama mendapatkan bantuan RTLH tidak hanya mendapatkan bantuan kayu saja tapi juga berupa kayu, seng serta uang. Tapi yang terjadi pada saya sangat jauh dari harapan,” paparnya.
Hal sedana juga diungkapkan Gito. Menurut dia, sebelumnya dari pihak desa seperti RT juga menjanjikan adanya bantuan yang sifatnya material yang bisa digunakan untuk perbaikan rumah. Akan tetapi itu hanya janji saja. “Selaku warga yang layak mendapatkan bantuan harusnya diperlakukan dengan baik,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) YC Sriyana mengakui belum tahu mengenai permasalahan bantuan RTLH yang tidak merata di Dusun Ngadiwarno. “Secara pasti saya tidak tahu soal masalah yang terjadi di Ngadiwarno dan coba nanti saya cek,” jelasnya.
Menurut dia, bantuan RTLH nilainya Rp 2,5 juta yang berasal dari APBD dalam mekanisme pencairannya lewat Bapermades turun ke desa kemudian diteruskan kepada yang layak mendapatkan. “Kalau prosedur tersebut dilakukan penyimpangan tidak akan terjadi,” kata Sriyana.
Muhammad Ismail

PT Diana Plastik Akan Dipanggil Kembali

SUKOHARJO—Ketua DPRD, Dwi Jatmoko merencanakan pemanggilan kembali terhadap pemilik PT Diana Plastik. Pemanggilan dilakukan karena sebelumnya tak hadir untuk menyelesaikan pembahasan mengenai gaji karyawan sejak Januari 2008 sampai Desember 2010 sebesar Rp 18 miliar.
“Dewan tidak ingin PT Diana Pastik kabur dengan begitu saja dengan belum memenuhi kewajibannya,” ujar Dwi, Kamis (26/6).
Disinggung mengenai siapa saja yang nantinya akan dipanggil, Dwi mengatakan salah satunya adalah Teguh Cahyadi dan istrinya Lidia. Pasalnya, kedua orang tersebut menjadi salah satu orang yang dinilai bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. “Mengenai teknis pemanggilannya seperti apa diserahkan sepenuhnya kepada Komisi IV,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD, Sudarsono mengatakan hearing lanjutan dengan agenda kesanggupan pihak perusahaan membayar gaji karyawan sejak Januari 2008 sampai Desember 2010 sebesar Rp 18 miliar akan tetap dilakukan. Karena persoalan ini menyangkut hak karyawan sehingga perlu dilakukan penyelesaian secepatnya.
Kata dia, pemanggilan nantinya akan dilakukan dengan cara berhati-hati. Hal tersebut dilakukan agar dewan tidak tertipu lagi atas olah yang sebelumnya pernah mereka lakukan dengan cara berbohong pergi China dan hasilnya saat dilakukan pengecekan di Imigrasi tidak benar. “Atas dasar pengalaman tersebut dewan tidak ingin tertipu kedua kalinya,” tegasnya.
Muhammad Ismail

Komisi I Deadline Badan Kepegawaian Daerah

SUKOHARJO—Komisi I DPRD, merasa terpukul dengan membengkaknya jumlah tenaga honorer mencapai sebanyak 7.500. Pasalnya, dari pendataan tenaga honorer di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jumlahnya tidak sebanyak itu. Akibat membengkaknya tenaga honorer per tahun gaji yang dikeluarkan mencapai Rp 35 miliar sangat membebani APBD.
Ketua Komisi I DPRD, Giyarto mengatakan tenaga honorer sebanyak 7.500 menunjukkan jika manajemen pemerintahan Sukoharjo kurang bagus. “Pembengkakan tenaga honorer sebanyak 7.500 membuat Komisi I merasa terpukul,” ujar Giyarto, Kamis (26/5).
Dikatakan Giyarto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pengangkatan tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan. Hal tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh Pemkab Sukoharjo. “Soal tenaga honorer ini, Komisi I sudah berkoordinasi dengan BKD dan hasilnya belum bisa ditentukan sampai sekarang,” katanya.
Mengenai anggaran Rp 35 miliar untuk gaji honorer sebenarnya tidak ada dalam pos APBD. Sehingga dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan pengajian di lakukan dengan cara menyelipkan di pos anggaran kegiatan. “Jika ini terus dibiarkan APBD akan terbebani,” papar Giyarto.
Giyarto menambahkan dalam persoalan tenaga honorer ini direncanakan Komisi I akan mewacanakan pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. “Wacana pembentukan Pansus tetap akan dilakukan. Karena hanya dengan solusi tersebut diharapkan persoalan tenaga honorer bisa segera selesai,” tandasnya.
Anggota Komisi I DPRD, lainnya Sunarno menegaskan anggaran Rp 35 miliar bukan jumlah yang sedikit. Padahal, anggaran tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki jalan rusak dibandingkan dipakai menggaji tenaga honorer. Menurut Sunarno, alangkah baiknya kalau seperti Dinas Pendidikan yang disinyalir paling banyak tenaga honorernya lebih baik melakukan regrouping sekolah yang tidak memiliki siswa banyak. “Dengan seperti itu tenaga honorer tidak terjadi pembengkakan seperti saat ini,” kata politisi asal PKS.
Anggota lainnya, Endra Gunawan menambahkan, melihat kenyataan seperti ini Komisi I, SKPD dan BKD seharusnya melakukan analisis berapa kebutuhan riil tenaga honorer yang ada. Setelah terpenuhi kemudian melakukan pendataan tenaga honorer yang tidak resmi bisa langsung dicoret. “Jika Pemkab tidak tegas persoalan ini tidak akan pernah selesai dan risikonya membebani APBD,” katanya.
Terpisah, Kepala BKD Sardiyono mengatakan baru menunggu data resmi rilis tenaga honorer yang ada dari semua SKPD. Dengan itu nantinya bisa diketahui apakah benar ada tenaga honorer sebanyak 7.500. “Sesuai dengan permintaan Komisi I deadline data tenaga honorer 31 Mei dari BKD akan diserahkan,” katanya.
Muhammad Ismail

Petani Keluhkan Minimnya Obat-obatan

KARANGANYAR—Petani Jantiharjo mengeluhkan minimnya batuan obat-obatan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pasalnya, dengan lahan yang diserang wereng mencapai 188 hektare para petani hanya mendapatkan bantuan obat-obatan sebanyak 4,5 kilogram. Kondisi ini memaksa petani harus menggunakan uang pribadi hingga puluhan juta untuk mengatasi serangan wereng.
Salah seorang petugas Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Endang Warsini mengatakan, pihaknya selaku petugas penyuluh sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Mengenai kondisi ini pihaknya sudah melakukan pendataan dan memintakan bantuan kepada pihak terkait.
“Dari 188 hektare kami hanya mendapatkan bantuan obat-obatan sebanyak 4,5 kilogram. Padahal di sini (Jantiharjo-red) terdapat lima kelompok tani. Terpaksa ada petani yang tidak mendapat bantuan itu,” terangnya kemarin saat mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, kepala BP4K Supramnaryo dan juga Lurah setempat, Kamis (26/5).
Dengan minimnya bantuan ini, ia mengutamakan petani yang tidak mampu. Langkah ini memicu kemarahan dari para petani lainnya yang terpaksa tidak mendapatkan bantuan obat-obatan. “Ya mau bagaimana lagi, bantuannya cuma segitu jadi yang kami prioritaskan untuk petani yang tidak mampu dulu,” tuturnya. Padahal, sambungnya, penyemprotan obat-obatan itu juga harus rutin dilakukan, tetapi bantuan hanya diberikan sekali.
Terpisah kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Tanaman pangan dan Kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar Siti Maesyaroch berencana akan mengajukan bantuan obat-obatan ke provinsi. “Kami masih ajukan bantuan obat-obatan ke provinsi,” kata Siti kepada Joglosemar, Kamis (26/5).
Akibat kserangan wereng, Ketua Gabungan Kelompok Tani Jantiharjo mengaku hanya bisa memanen 25 persen dari total lahannya yakni 1.800 meter persegi.
Ari Purnomo

CPNS 2010 Dipastikan Masuk Bulan Juli

KARANGANYAR—Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Karanganyar angkatan 2010 dipastikan mulai masuk kantor Juli 2011 ini. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Suwarno setelah pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD). Molornya jadwal masuk ini diakui karena minimnya anggaran Pemkab yang sudah habis tersedot untuk belanja pegawai.
“Sesuai dengan Terhitung Masa Tugas (TMT), CPNS 2010 akan mulai masuk per 1 Juli mendatang,” ungkap Suwarno kemarin. Kepastian ini disampaikan menyusul keresahan sejumlah CPNS yang merasa nasibnya digantung. Pasalnya hingga saat ini belum juga ada kepastian atau informasi terkait nasib para CPNS 2010.  Padahal, di daerah lain, para CPNS 2010 sudah mulai masuk. Molornya jadwal masuk CPNS 2010 di Karanganyar, kata Suwarno disebabkan karena minimnya keuangan daerah.
Sehingga, pihaknya harus berkoordinasi dengan DP2KAD terlebih dahulu guna membahas masalah gaji pada CPNS tersebut.
Selain itu, kondisi ini karena penetapan APBD 2011 sudah ditetapkan akhir tahun lalu. Sementara pengumuman CPNS 2010 baru diumumkan awal tahun ini. Sehingga belum ada anggaran untuk 284 CPNS 2010. Dengan kepastian ini, Suwarno pun meminta kepada para CPNS 2010 agar tidak terlalu merisaukan tentang nasibnya.
Ari Purnomo

CPNS 2010 Dipastikan Masuk Bulan Juli

KARANGANYAR—Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Karanganyar angkatan 2010 dipastikan mulai masuk kantor Juli 2011 ini. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Suwarno setelah pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD). Molornya jadwal masuk ini diakui karena minimnya anggaran Pemkab yang sudah habis tersedot untuk belanja pegawai.
“Sesuai dengan Terhitung Masa Tugas (TMT), CPNS 2010 akan mulai masuk per 1 Juli mendatang,” ungkap Suwarno kemarin. Kepastian ini disampaikan menyusul keresahan sejumlah CPNS yang merasa nasibnya digantung. Pasalnya hingga saat ini belum juga ada kepastian atau informasi terkait nasib para CPNS 2010.  Padahal, di daerah lain, para CPNS 2010 sudah mulai masuk. Molornya jadwal masuk CPNS 2010 di Karanganyar, kata Suwarno disebabkan karena minimnya keuangan daerah.
Sehingga, pihaknya harus berkoordinasi dengan DP2KAD terlebih dahulu guna membahas masalah gaji pada CPNS tersebut.
Selain itu, kondisi ini karena penetapan APBD 2011 sudah ditetapkan akhir tahun lalu. Sementara pengumuman CPNS 2010 baru diumumkan awal tahun ini. Sehingga belum ada anggaran untuk 284 CPNS 2010. Dengan kepastian ini, Suwarno pun meminta kepada para CPNS 2010 agar tidak terlalu merisaukan tentang nasibnya.
Ari Purnomo

Petani Diharap Pindah ke Palawija

KARANGANYAR—Guna memutus siklus wereng yang semakin mengganas pemerintah Karanganyar kembali menawarkan kepada petani agar mau menanam palawija. Pasalnya langkah ini dipandang sebagai salah satu cara untuk dapat memutus siklus wereng hingga telur-telurnya. Tetapi, petani masih membutuhkan kepastian berapa luas lahan yang akan mendapatkan bantuan bibit palawija.
“Dulu varietas padi IR 64 dianggap tahan terhadap serangan wereng, tetapi sekarang sudah tidak tahan lagi, terlebih lagi dengan cuaca yang tidak kondusif. Untuk memberantasnya perlu dilakukan perubahan pola tanam,” ungkap Kepala Badan Pelaksa Penyuluhan Pertanian perikanan dan Kehutanan (BP4K) Karanganyar, Kamis (26/5).
Dengan perubahan pola tanam ini, menurutnya dapat memutus rantai perkembangan wereng. Untuk itu, Supramnaryo berniat menawarkan kepada petani agar mau menanam palawija sebagai jeda tanam padi. Menurutnya berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan di daerah Colomadu, penamanan palawija berhasil.
Mendengar tawaran dari Supram, Remin selaku ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jantiharjo mengaku siap. Tetapi, pihaknya juga mempertanyakan kepada pemerintah akan membantu petani berapa hektare.
Permintaan pergantian pola tanam tidak hanya diserukan oleh Supramnaryo, tetapi Kamis (26/5) pagi, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar Siti Maesyaroch juga sudah meminta agar petani mau mengganti pola tanamnya.
Ari Purnomo

Baru 8,9% Anggaran Terserap

BOYOLALI—Serapan anggaran di beberapa Satuan Kerja (Satker) memasuki triwulan ketiga ini  masih sangat rendah. Kondisi tersebut sangat disayangkan oleh kalangan DPRD Boyolali, karena menunjukkan kinerja yang rendah.    
Ketua Komisi IV, Moh Basuni,  menyebut, bahkan tingkat serapan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) hanya sebesar 8,9 persen. Padahal saat ini mestinya serapan anggaran sudah mencapai sekitar 50 persen.
“RSUD Pandan Arang juga di bawah 30 persen,” ungkap Basuni di sela-sela rapat kerja dengan dua Satker tersebut, Kamis (26/5).
Ironisnya menurut Basuni, dari keterangan Satker yang dipanggil, rendahnya serapan anggaran tersebut salah satunya dipicu seringnya mutasi pejabat. Bongkar pasang pejabat membuat Satker tidak fokus melaksanakan program kegiatan anggaran.
Terkait itu, pihaknya mendesak Bupati lebih serius dan tidak hanya berkutat dengan mutasi. Namun segera melakukan koordinasi serta evaluasi capaian kinerja. Sehingga paling tidak, sisa waktu tahun anggaran berjalan 2011 ini program kegiatan dapat dibagi dan dilaksanakan.
“Khawatirnya jika dibiarkan akan ada penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, ironisnya lagi jika sampai tidak terlaksana,” papar dia.
Basuni meminta tidak ada lagi alasan lambatnya kinerja Satker karena pejabat masih baru akibat mutasi. Kasus itu merupakan pengulangan saat pembahasan APBD murni 2011, yang kacau karena ada mutasi besar-besaran. Pihaknya berharap, jangan sampai hal itu kembali terulang saat pembahasan APBD perubahan 2011 mendatang.
Pengawasan
Sementara menurut Sriyadi, anggota Komisi III,  serapan anggaran di Satker-Satker mitra kerjanya cukup  lancar. Dengan persentase serapan anggaran rata-rata mencapai 50 persen.
“Kecuali Distanbunhut, karena kami belum konfirmasi di rapat kerja, yang lain rata-rata sudah 50 persen,” kata Sriyadi.
Terkait program kegiatan dan serapan anggaran, menurut dia masing-masing pihak perlu melakukan pengawasan secara ketat. Sehingga apa yang sudah diprogramkan bisa terealisasi tepat waktu.
Setidaknya, hingga pertengahan tahun ini mestinya capaian kinerja sudah 50 persen. Sehingga sampai akhir tahun anggaran berjalan, seluruh kegiatan bisa berjalan maksimal tanpa ada yang tidak terealisasi.
Ario Bhawono

Harga Cabai Remuk Total

BOYOLALI—Setelah harga cabai sempat membumbung tinggi beberapa waktu lalu, kali ini petani cabai harus menelan pil pahit. Selain harga cabai terjun bebas, petani juga harus berkutat dengan hama patek dan cacing.
Akibatnya, kerugian pun dirasakan para petani cabai. Suyitno (75), petani cabai warga Dukuh Pelam, Desa Sukorame, Kecamatan Musuk menuturkan, harga cabai keriting saat ini terjun bebas menjadi hanya Rp 4.000 per kilogram.
Sementara untuk cabai rawit atau cabai biasa masih lumayan, dihargai Rp 10.000 per kilogram. Padahal, harga normal supaya petani tidak rugi, harga cabai seharusnya di atas Rp 15.000 per kilogram.
“Ya mau bagaimana lagi, anjlok harganya dan kami tidak bisa berbuat apa-apa,” terang Suyitno, Kamis (26/5).
Dia mengatakan hancurnya harga cabai, salah satunya karena kelebihan produksi setelah banyak petani yang menanam cabai saat harga tinggi Namun kini petani harus gigit jari karena harga cabai hancur.
Selain jebloknya harga, petani cabai juga masih dipusingkan serangan hama patek dan cacing. Kondisi cuaca dengan curah hujan dingin membuat virus patek menyerang daun dan buah cabai hingga kering dan membusuk. Akibatnya, petani gagal panen karena cabainya membusuk.
“Hasilnya tidak maksimal, baru panen sedikit yang lainnya membusuk dan mengering kemudian mati,” kata dia.
Tanaman cabai milik Yatman (50) misalnya, bahkan harus dibabat habis karena tanamannya kering diserang patek. Akibatnya dia pun gagal panen karena baru memetik beberapa kali, tanaman cabainya mati.
Selain hama patek, petani juga dipusingkan serangan hama cacing, terutama pada tanaman yang masih berumur sekitar satu bulan. Serangan hama itu membuat petani merogoh kocek lebih dalam untuk biaya obat-obatan. Menurut Suyitno, untuk lahan cabainya seluas 500 meter persegi, butuh Rp 80.000 per tiga hari untuk obat-obatan. Padahal untuk modal tanam awal saja dia sudah merogoh kocek Rp 2,5 juta.
Meski demikian, Suyitno tidak kapok dengan pedasnya cabai. Meski saat ini dia merugi, tetapi dia bertahan dan terus menanam cabai sembari berharap harga cabai kembali naik.
Saat harga cabai melambung tinggi kemarin, tiap panen masih menghasilkan 50 kilogram dengan harga Rp 40.000 per kilogramnya.
Ario Bhawono

Pejabat Ziarahi Makam Leluhur

BOYOLALI—Menjelang HUT ke-164 Kabupaten Boyolali yang jatuh pada tanggal 5 Juni mendatang, jajaran Muspida beserta pejabat-pejabat lainnya melakukan ziarah ke makam leluhur, yakni makam Ki Ageng Pandanaran di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Kamis (26/5).
Ritual tahunan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Boyolali, Agus Purmanto. Menurut Agus, ziarah tersebut selain untuk mendoakan leluhur, juga untuk mengenang jasa mereka terhadap Kabupaten Boyolali. Keberadaan Boyolali menurut Agus, tidak lepas dari sejarah perjalanan sang ulama, Ki Pandanaran. “Kami berharap perjuangan para leluhur dapat diteruskan, terutama oleh para pemangku kabupaten,” ungkap Agus.
Ario Bhawono

Wednesday, May 25, 2011

Pungutan di SMA 1 Dikeluhkan

KLATEN—Pungutan kelulusan di SMAN 1 Jogonalan, Klaten  sebesar Rp 200.000, dikeluhkan oleh sebagian orangtua murid. Pasalnya, tidak ada kejelasan maupun bukti hitam di atas putih terkait penarikan tersebut.
Salah satu orangtua murid, Teguh (54) mengaku keberatan dengan penarikan tersebut. Ia mengaku hanya diberi tahu secara lisan waktu mengambil pengumuman kelulusan. Bahkan ketika anaknya membayar, tidak disertai kuitansi.
"Saat pengumuman kelulusan saya dan wali murid lainnya diberi tahu tentang iuran itu, yang telah disepakati komite sekolah. Tapi saat kami tanya mana surat persetujuannya, mereka tidak bisa menunjukkan dan dibilang tidak ada," ucap Teguh yang dihubungi di Klaten, Rabu (25/5).
Menurut pria yang bekerja di salah satu Puskesmas di Yogyakarta itu, yang penting adalah kejelasan penggunaan dan penerimaan uang yang telah dia bayarkan untuk uang perpisahan tersebut.
"Menurut kami ini merupakan kabar yang mendadak, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan tentang  itu," paparnya.
Meski demikian, Teguh mengaku tidak ada tekanan dari sekolah terkait pungutan tersebut. Dia mengatakan, tidak ada penyataan dari sekolah jika ingin mengambil surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) harus membayar.
Empat Item
Saat dikonfirmasi, Ketua Komite Sekolah, Kurdi mengaku uang tersebut akan digunakan untuk membeli empat item untuk melengkapi alat pendukung pengajaran, salah satunya LCD untuk laboratorium Fisika. Mereka juga telah merapatkan sebelumnya terkait hal itu.
"Selain LCD juga pengecatan meja dan bangku sekolah. Sebelumnya kami rapat dengan anggota komite  dan beberapa perwakilan murid. Mereka menyetujui usulan itu karena itu mendukung kegiatan belajar mengajar," jelas Kurdi yang saat dihubungi via ponselnya tengah berada di Jakarta, Rabu (25/5).
Kurdi menegaskan pungutan itu merupakan keputusan yang telah disetujui sekolah dan beberapa perwakilan wali kelas, sehingga pengumuman diserahkan pada wali kelas. “Uang itu sifatnya partisipasi, dan bukan transaksi. Karena tidak ada sekolah yang gratis. Soal tidak adanya kuitansi, karena ini sifatnya partisipasi, bukan jual beli," tegasnya.
Dikatakan uang Rp 200.000 itu merupakan hasil rata yang didapat dari harga empat item dibagi dengan  215 siswa kelas tiga. "Berdasarkan informasi yang saya terima, total harganya Rp 43 juta. Kalau dibagi rata jadi sekitar Rp 200.000," paparnya.
Kurdi menegaskan, jika niat baik tersebut masih diragukan, dia mempersilakan pada orangtua murid yang tidak percaya bisa ikut menghitung uangnya dan ikut membelanjakan bersama-sama.
William Adiputra JT

Kepala Sekolah: Sayang, SE Datang Terlambat

KLATEN—Sekretaris Daerah (Sekda)  Klaten, Indarwanto menyatakan Surat Edaran (SE) dari Bupati Klaten tentang larangan meminta sumbangan telah diedarkan kepada setiap sekolah di Klaten.
Dengan beredarnya SE tersebut, menurut dia,  pengelola sekolah dilarang keras meminta sumbangan dengan dalih apapun kepada orangtua atau wali murid menjelang kelulusan atau kenaikan kelas.
''Larangan menarik sumbangan itu langsung dari Bapak Bupati Sunarna yang disampaikan pada saya agar diteruskan kepada para kepala sekolah di Klaten,'' katanya, Rabu (25/5).
Larangan memungut sumbangan dari Bupati tersebut menurut Indarwanto dikeluarkan agar tidak memberatkan orangtua siswa.  ''Tak boleh ada tarikan sumbangan kepada wali murid berkaitan dengan penerimaan ijazah kelulusan siswa, penerimaan rapor ataupun daftar ulang. Bagi yang nekat menarik sumbangan akan dikenai sanksi tegas oleh bupati,'' tegas dia.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Jogonalan, Kawit Sudiyono mengaku telah menerima SE Bupati tersebut.  "Sekolah kami telah menerima SE itu satu atau dua hari lalu. Tapi sudah telat, tarikan ini  sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/5).
Kawit mengatakan, meski datangnya SE sudah terlambat, namun dia merasa sungkan membatalkan pungutan Rp 200.000 yang sudah terlanjur dilaksanakan. Di sisi lain, dia merasa tidak berdaya dengan SE Bupati.
"Saya tidak enak dengan komite, tapi jika tetap dilaksanakan saya berarti tidak mengindahkan SE Bupati. Serba salah saya," keluhnya.
Kawit menegaskan, pungutan itu usulan komite untuk melengkapi sarana prasarana sekolah,  dan bukan merupakan kebijakan sekolah. Menurutnya, sekolah setuju usulan itu, apalagi server milik sekolah rusak akibat tersambar petir.
“Kalau tahu ada SE, sejak awal saya pasti menolaknya," jelasnya.
William Adiputra JT

Pasien Suspect Antraks Terus Dipantau

KLATEN—Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten terus memantau kondisi kesehatan Ragil Fahrizal Khoirudin (6)  pasien suspect antraks yang dirawat intensif di RS Soeradji Tirtonegoro Klaten. Sejauh ini belum ada kepastian dari  tim medis. Hasil tes darah dan penelitian bakteri baru dapat diketahui beberapa hari ke depan.
Kepala Dinkes Klaten Rony Roekmito mengatakan, sampel darah Ragil sudah dibawa ke Semarang untuk diteliti di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi. Selain darah, sampel luka di tubuh Ragil juga diambil untuk diteliti.
“Juga dilakukan penelitian serologi di RSUD Moewardi, Solo. Waktunya lebih lama bisa sepekan,” ujarnya.
Dikatakan, seandainya hasil di Labkesda Semarang negatif antraks, maka penelitian serologi tidak diteruskan. Begitu sebaliknya.  “Kami masih terus menyelidiki secara ilmiah kasus ini,” tambahnya.
Rony menjelaskan,  dari pengamatan tim Dinkes di lapangan, kecil kemungkinan Ragil  terjangkit bakteri antraks. Sebab, di sekitar tempat tinggal Ragil Dusun Magersari, Desa Bendan, Manisrenggo  tidak ditemukan ternak (sapi) mati karena antraks. Ragil juga tidak pernah masuk wilayah yang dinyatakan endemis antraks.
“Selain itu luka di tubuh Ragil ternyata tidak menyerupai luka akibat terserang antraks. Luka melepuh berbentuk cekung, tapi kalau antraks cembung (keluar),” bebernya.
Selain itu, kandungan cairan yang keluar dari luka Ragil berjenis nanah. Luka tersebut mirip bisul namun nanahnya masih sedikit. “Tapi ini hanya berdasarkan pengamatan kasat mata. Belum dibuktikan secara ilmiah, jadi kepastiannya masih menunggu penelitian tim Dinkes Klaten dan Jateng. Kami minta masyarakat tidak terlalu panik menyikapi kasus ini,” imbuhnya.
Humas RS Soeradji Tirtonegoro, Petrus Trijoko mengatakan, hingga kemarin pasien masih dirawat intensif di ruang isolasi. Pasien memang sudah ditangani sebagaimana pasien terkena antraks.
“Ini sesuai prosedur. Ada tim medis yang terus memantau perkembangan kesehatan pasien. Sehingga riwayat kesehatan terus dilaporkan pada orangtua,” ujarnya.
William Adiputra JT

Warga Bangun Jalur Evakuasi

KLATEN—Warga Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Klaten bersama jajaran Kodim 0723/Klaten membangun jalur evakuasi sepanjang 781 meter, Selasa (24/5). Jalur itu juga difungsikan sebagai jalan poros desa penghubung Desa Karangnongko dan Desa Jetis. Pembuatan jalan dilakukan guna mendukung akses perekonomian antarwarga. "Kami sengaja memanfaatkan lahan tanah yang kurang bermanfaat untuk dijadikan jalur evakuasi," kata Kades Karangnongko, Kuswantono HS, di lokasi, Selasa (24/5).
Jalur evakuasi itu menurut Kuswantono, bisa digunakan sebagai jalur alternatif jika terjadi bencana Merapi. Sebagian besar lahan tanah merupakan tanah kas desa dan sebagian lagi bantuan dari warga setempat. Lahan tanah yang disumbangkan warga sebanyak 13.000 meter persegi. “Biaya pembuatan jalan rabat beton ini menggunakan dana PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp 103 juta. Kami juga memberdayakan masyarakat setempat untuk bekerja dalam pembuatan jalan ini,” terang Kades Karangnongko.
William Adiputra JT

Wereng Terus Merajalela, 2,5 Ha Padi Dibakar

Wiryo Suparjo, pria berusia 57 hanya bisa menatap lepas lahan padinya yang dijajah oleh wereng. Ia mengaku pasrah jika memang harus gagal panen lagi tahun ini. Karena kondisi ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya gagal panen juga sering menimpanya. Jadi ia seperti sudah hafal benar garis nasibnya sebagai seorang petani.
Meski merasa perih, Wiryo masih sempat melempar senyum kepada Joglosemar, yang Rabu (25/5) kemarin menemuinya di area persawahan Jantirejo, Karanganyar. Pagi itu, Wiryo bersama sejumlah rekan sesama petani berencana membakar tanaman padi yang dipastikan gagal panen. “Ya dibakar biar werengnya mati, sekalian telur-telurnya,” pasrahnya kemarin.
Langkah itu terpaksa mereka lakukan, karena selama ini meski sudah berulang kali disemprot dengan obat-obatan, tetapi hama wereng tidak juga bisa dihentikan. Hingga berapa besar kerugian yang diakibatkan oleh serangan wereng ini sudah tidak terhitung lagi. Karena, besarnya biaya operasional tidak sebanding dengan hasil panennya. “Sudah saya semprot hingga 10 kali juga tidak mempan, werengnya juga tidak hilang,” ungkapnya.
Dengan membawa satu jeriken bensin yang dibelinya di tempat pengecer. Tangan pria tua itu mulai menyiram bensin ke seluruh tanaman padi yang diserang wereng. Kemudian membakar seluruh tanamannya. Dan tidak berselang lama, padi yang ada di lahan seluas 2,5 hektare itu hangus dilalap api.
Sebelumnya, pria yang tinggal di Tunggultani, Jantirejo, Karanganyar memanfaatkan padi yang diserang wereng sebagai makanan ternak, tetapi karena ingin memutus siklus wereng ia pun memilih membakarnya. “Biasanya kami berikan kepada hewan-hewan ternak kami, lha mau diapakan lagi. Dimakan tidak bisa, apalagi dijual,” ungkapnya.
Ari Purnomo

Serangan Wereng, Dinas Disangsikan

KARANGANYAR—Sejumlah petani padi di Jantirejo, Karanganyar mulai menyangsikan kinerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Pasalnya, meski serangan wereng sudah menjadi langganan, tetapi hingga kemarin belum juga ada PPL yang datang.
“Kebanyakan dari kami adalah petani tradisional, tidak tahu tanaman lain selain padi, karena memang dari dulu kami selalu tanam padi. Kalau tidak ada penyuluh (PPL) yang datang, kami juga tahunya cuma tanam padi,” keluh salah seorang petani, Giyo (69). Padahal mereka sangat membutuhkan adanya pembinaan dari PPL, agar tanaman padi bisa dipanen dan tidak lagi diserang wereng.
Untuk memutus siklus wereng, kemarin, Rabu (25/5) pagi, puluhan petani di Jantiharjo nekat membakar lebih kurang 2,5 hektare padi yang diserang wereng. Pasalnya, meski sudah diberikan obat-obatan dan disemprot hingga 10 kali, tetapi siklus wereng tidak juga habis.
Wiryo menambahkan, dari 213 hektare lahan padi yang ada, hanya tujuh hektare yang dapat dipanen.
Terpisah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Karanganyar Supramnaryo mengaku, sudah menerjunkan PPL ke setiap desa. “Seorang PPL itu menangani satu hingga dua desa, jadi para petani juga diminta untuk aktif dengan kelompok taninya. selain itu, juga aktif mengawasi tanaman padinya,” terangnya kemarin.
Ari Purnomo

Camat Minta Warga Mau Dipindahkan

KARANGANYAR—Mengantisipasi jatuhnya korban akibat longsor, Camat Tawangmangu Yopi Jati Wibowo meminta warga yang tinggal di Guyon, Desa Tengklik, Tawangmangu agar bersedia dipindahkan ke hunian sementara (Huntara). Pasalnya, hingga saat ini masih ada sekitar 125 Kepala Keluarga (KK) yang masih tinggal di zona longsor tersebut.
“Selain sosialisasi, kami juga menekankan kepada warga agar mau untuk segera dipindahkan ke hunian sementara sebelum jatuh korban, karena bencana itu (longsor-red) juga tidak dapat diprediksi,” tuturnya, Selasa (24/5) kemarin. Yopi menambahkan, untuk lokasi yang akan dipakai untuk Huntara sudah disiapkan dari tanah desa, dengan luas lebih kurang 7.000 meter persegi.
Tetapi karena letaknya yang agak jauh dari perumahan warga, sejumlah warga masih mengaku keberatan. Warga beralasan, lokasi tersebut cukup jauh kalau mau bercocok tanam. “Jarak antara rumah warga dengan Huntara lebih kurang 3-4 kilometer. Ya kebanyakan alasannya, kalau mau bercocok tanam terlalu jauh,” terang Yopi.
Yopi sendiri mengaku belum tahu pasti berapa lama mereka akan tinggal di Huntara jika mau dipindahkan, karena masih banyak hal yang akan dibahas kemudian.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar Aji Pratama Heru Kristanto berencana mengajukan dana pemindahan warga. Untuk perbaikan infrastruktur dan pemindahan Heru akan mengajukan sebesar Rp 2,5 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Jumlah tersebut rencananya selain untuk pemindahan warga, juga untuk pembangunan infrastruktur, pembuatan jalur evakuasi serta pembenahan-pembenahan lainnya,” tandasnya, kemarin. 
Ari Purnomo

Trailer Terjungkal, Jalur Solo-Semarang Macet

BOYOLALI—Sebuah truk trailer penuh muatan kayu lapis atau tripleks terjungkal karena tidak kuat menanjak di Jalan Raya Semarang-Solo, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Selasa (24/5) pagi.
Akibatnya, muatan tripleks seberat 30 ton pun tumpah berantakan, sementara posisi trailer melintang di jalan, sehingga membuat kemacetan panjang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut.
Informasi yang dihimpun Joglosemar menyebutkan, trailer N 8972 UR itu dikemudikan Nurkhani (44) warga Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, melaju dari arah timur, dari arah Boyolali menuju Semarang.
Sesampai di tanjakan Desa Sidomulyo, sekitar pukul 06.30 WIB, trailer tidak kuat nanjak. Akibatnya trailer kemudian nggelondor ke bawah. Upaya sopir mengendalikan kendaraan gagal, hingga akhirnya terperosok dengan posisi melintang separuh jalan.
Sementara posisi kepala trailer menggantung di jurang tepi jalan. Untung sopir dan kernetnya berhasil menyelamatkan diri, namun muatan tripleks tumpah. Untung pula, kecelakaan itu tidak berimbas pada kendaraan yang lain.
Belum Hafal
Meski demikian kemacetan dari dua arah pun tak dapat dihindari. Kemacetan terjadi cukup panjang, yakni sekitar tiga  kilometer. Nurkhani mengaku belum hafal jalur Solo-Semarang. Karena selama ini dia jarang melewati jalur tersebut.
“Biasanya saya kirim tripleks dari Purworejo ke Jakarta. Tapi karena jembatan Magelang masih diperbaiki dan tidak bisa dilintasi angkutan berat, terpaksa memutar lewat jalur ini,” ujarnya.
Untuk mengurangi kemacetan, petugas Satlantas Polres Boyolali langsung mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka tutup. Bahkan sebagian arus lalu lintas juga dialihkan ke jalur  alternatif.
Sayang, proses evakuasi trailer berjalan lambat. Hingga Selasa (24/5) sore, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu crane yang harus didatangkan dari Semarang.
“Kami juga sudah mengudara lewat radio, kendaraan yang dari Semarang ke Solo, sudah kami arahkan untuk belok lewat alternatif  Sruwen-Klego, sehingga tidak sampai terjebak di Ampel,” ungkap Kasatlantas Polres Boyolali, AKP Sugandi.
Ario Bhawono

Penjualan Sapi di Boyolali Ikut Sepi

BOYOLALI —Setelah sempat pulih, penjualan daging sapi di Boyolali kembali sepi lantaran terkena imbas munculnya antraks di Sragen. Setidaknya, para pedagang daging di Pasar Boyolali Kota kembali mengeluhkan sepinya pembeli, sehingga mempengaruhi jumlah penjualan daging.
Tuminah (48), salah satu pedagang daging mengatakan, dari 20 kilogram daging yang dibawanya, baru laku delapan kilogram saja. Penurunan pembeli menurutnya juga cukup drastis. Sebelumnya jumlah pembeli daging rata-rata bisa mencapai 20-25 pelanggan. Namun pagi kemarin hanya sekitar delapan orang yang membeli, Rabu (25/5).
”Padahal kemarin sudah lumayan pulih, tapi sekarang sepi lagi,” tutur Tuminah.
Sepinya pembeli menurut dia sudah dirasakan pedagang sejak lima hari lalu. Menurut dia, meski sapi Boyolali sudah tidak terjangkit antraks, namun akibat pemberitaan antraks di Sragen, pengaruhnya juga dirasakan pedagang Boyolali.
Kondisi tersebut disayangkan oleh para pedagang karena omzet mereka ikut turun. Padahal para pedagang meyakinkan, daging yang mereka jual adalah daging yang dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH) Ampel yang dijamin bebas antraks.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Dwi Priyatmoko Boyolali membantah ada penurunan penjualan daging di Boyolali. Menurut dia, dari hasil pantauan petugas Disnakkan, penjualan daging Boyolali sudah  normal. ”Boyolali sudah bebas antraks, jadi tidak usah takut mengonsumsi daging, saat ini penjualan daging juga sudah kembali normal,” jelas dia.
Namun pihaknya juga mengimbau pada warga yang hendak membeli ternak sapi dari luar daerah, sebisa mungkin dari daerah yang tidak terjangkit penyakit.
Ario Bhawono

Tuang Bensin, Ruko Ludes Terbakar

BOYOLALI—Rumah toko milik Sutarto (44), warga Dukuh Paombang Desa Candi Kecamatan Ampel, Rabu (25/5) pagi, terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kondisi bangunan ludes.
Informasi yang diterima Joglosemar menyebutkan, kebakaran dipicu percikan api saat korban hendak menuangkan bensin ke ember, untuk diisikan lagi ke botol satu  liter sekitar pukul 07.30 WIB.
Tiba-tiba, muncul percikan api dan langsung berkobar. Api kemudian menyambar tabung gas yang ada di toko hingga timbul ledakan. Akibatnya kobaran api pun semakin membesar dan melalap rumah dan toko beserta isinya.
Korban sempat berupaya memadamkan api, namun tidak berhasil. Dalam waktu singkat warga berdatangan dan langsung menolong korban memadamkan api dengan alat seadanya. Sayang api terlanjur besar sehingga sulit dipadamkan.
Kebakaran rumah itu sempat membuat panik warga sekitar, karena takut api merembet ke rumah yang lain. Hal itu karena di dalam toko itu banyak tersimpan tabung gas elpiji yang mudah meledak.
Api baru berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran datang beberapa waktu kemudian. Hendrayanto, Camat Ampel mengungkapkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian yang diderita korban diperkirakan mencapai Rp 30 juta.
Ario Bhawono

Sekolah Tetap Pungut Uang Lulus

KLATEN—Ternyata tidak semua sekolah menaati instruksi Bupati Klaten tentang larangan menarik pungutan bagi wali murid saat mengambil ijazah atau surat-surat lain. Di SMA N I Cawas  ditemukan adanya indikasi pungutan yang besarnya mencapai Rp 300.000.
Salah satu wali murid, Suwarno mengaku kaget menjelang pengambilan surat keterangan hasil ujian (SKHU) dia ditarik Rp 300.000. Menurutnya, sekolah menarik biaya tersebut dengan beberapa alasan.
“Ada yang akan digunakan untuk buku kenang-kenangan, ada yang digunakan untuk mengecat pagar sekolah. Tentu saya kaget dengan kebijakan sekolah yang mendadak tersebut. Tentu kami keberatan dengan pungutan yang dibebankan ke wali murid,” ujarnya, Jumat (20/5).
Suwarno mengaku sangat menyayangkan adanya pungutan tersebut. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada instruksi dari Bupati tentang larangan memungut biaya dengan alasan apapun menjelang siswa lulus. “Saya tidak akan membayar. Kalau sampai ijazah anak saya ditahan tentu pihak sekolah harus bertanggung jawab,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMAN I Cawas, Sutarjo membantah jika sekolah yang dipimpinnya menarik pungutan pada wali murid. Menurutnya, apa yang menjadi kebijakan sekolah merupakan usulan dari siswa yang sudah disetujui bersama dengan komite sekolah.
“Memang ada  penarikan untuk pembuatan sertifikat, menggandakan surat kelulusan. Ini sudah menjadi kesepakatan antar sekolah dan siswa,” ujarnya.
Sementara itu, terkait masalah tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) akan segera menindaklanjutinya. Terutama, pihak Disdik  akan segera menggelar sosialisasi tentang larangan pungutan sesuai instruksi Bupati.
“Kami akan segera menyosialisasikan kepada sekolah. Jika memang ada yang menarik tentu akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi. Bisa saja sekolah tersebut belum tahu instruksi Bupati,” ujar Kabid Pendidikan Menengah Disdik Klaten, Agus Sukamto, Jumat (20/5).
Sebelumnya, Bupati Klaten, Sunarna mengaku menerima sejumlah laporan terkait ancaman dari sekolah yang akan menahan ijazah siswa jika belum membayar pungutan kelulusan sekolah. Atas laporan itu, pihaknya menginstruksikan masing-masing sekolah untuk tidak menarik pungutan kelulusan sekolah dengan alasan apapun.
Bupati bahkan menegaskan bakal mencopot Kepala Sekolah jika sampai nekat menarik pungutan kelulusan sekolah siswa.  “Kepala sekolah bisa saya mutasi kalau sampai nekat menarik pungutan kelulusan sekolah,” paparnya.
William Adiputra JT

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More